Logo Header Antaranews Sumbar

Kadin Desak Program Hilirisasi Migas Dituntaskan Sepenuhnya

Rabu, 11 Maret 2015 19:41 WIB
Image Print

Jakarta, (Antara) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak program hilirisasi minyak bumi dan gas yang telah dicanangkan pemerintah dapat dituntaskan sepenuhnya untuk dapat meningkatkan kinerja sektor perminyakan di Tanah Air. "Terkait program hilirisasi migas, pemerintah perlu menuntaskan persoalan yang sudah berlarut-larut menyita waktu hingga 15 tahun lamanya yang tidak terselesaikan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Menurut dia, masih ada program yang terkait dengan sektor tersebut yang masih banyak berjalan dengan lambat sehingga juga mesti dipercepat. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa program hilirisasi mineral sebagai industri hulu juga masih lambat perkembangannya. "Demikian halnya program hilirisasi perkebunan dan petrokimia juga harus diperhatikan," ucapnya. Untuk itu, Kadin berharap pemerintahan Jokowi-JK dapat membenahi persoalan tersebut dengan kerjasama yang baik antara pemerintah bersama Kadin dalam semangat "Indonesia Incorporated". Sebelumnya, Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Achmad Wijaya menyarankan agar Pertamina sebaiknya menjadi holding perusahaan migas milik pemerintah. Menurut Achmad, langkah menjadi holding perusahaan migas tersebut selain bisa menyegarkan industri migas Indonesia juga akan meningkatkan efisiensi dan menghapuskan tumpang-tindih kebijakan yang selama ini membingungkan serta revitalisasi pengelolaan migas akan dapat dimulai secara terencana. "Saya sangat yakin, dengan menggabungkan industri migas dalam satu payung holding di bawah Pertamina, maka efisiensi dan peningkatan produksi crude oil (minyak mentah) yang terus-menerus akan akan dapat ditata kembali," katanya. Ia berpendapat, Pertamina dengan pengalaman dan SDM-nya layak untuk dijadikan holding. Sedangkan semua perusahaan migas maupun regulator seperti SKK Migas, sebaiknya dilebur dan masuk ke dalam BUMN Pertamina. Achmad memaparkan, masuknya SKK Migas ke dalam Pertamina akan menghindarkan pengelolaan migas yang tumpang-tindih sehingga efisiensi migas juga dinilai dapat lebih terjamin. (*/jno)



Pewarta:
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026