Legislator: Indonesia Jangan Lemah Hadapi Tekanan Asing

Jakarta, (Antara) - Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin meminta pemerintah Indonesia tidak lemah menghadapi tekanan negara asing dan PBB yang mendesak Indonesia membatalkan kebijakan hukuman mati. "Sejumlah negara hingga Sekjen PBB (Ban Ki-moon,red)menekan pemerintah Indonesia untuk membatalkan kebijakan hukuman mati. Pemerintah Jokowi harus kuat dan tidak melemah menghadapi tekanan-tekanan tersebut," kata Ahmad Zainuddin di Jakarta, Selasa. Menurut Zainuddin, protes Brazil dan negara lainnya itu bisa dipahami karena pemerintahan lalu mudah memberi grasi dalam kasus narkoba. Dia mengatakan martabat kedaulatan hukum dan politik luar negeri RI saat ini tengah diuji. "Pemerintah harus kuat, jangan lemah. Jangan beri peluang," ujarnya. Ketua DPP PKS itu menjelaskan, sikap pemerintah Brazil yang menolak untuk menerima Duta Besar RI Toto Riyanto harus ditanggapi dengan tegas dan hati-hati. Menurut dia, sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff jelas-jelas melecehkan Indonesia. "Sikap politik pemerintah Brazil dapat dipahami sebagai sikap diplomatik yang menekan dan memprotes kebijakan politik hukum negara lain," tegasnya. Dia menjelaskan dalam pergaulan internasional, pasang surut hubungan bilateral adalah hal yang biasa dan pemerintah RI harus hati-hati dalam mengelola konflik dalam hubungan ini. Dia memperkirakan penundaan penerimaan mandat duta besar RI akan terus dilakukan Brazil sampai eksekusi mati gelombang kedua terhadap gembong narkoba. "Salah seorang gembong narkoba yang akan dieksekusi mati nanti kan juga dari Brazil. Gelombang yang pertama juga ada warga mereka," katanya. Dia menilai pemerintah Indonesia tidak perlu melangkah lebih jauh dan gegabah misalnya dengan mengkaji ulang hubungan dagang dan pertahanan yang selama ini sudah terjalin dan saling menguntungkan. Menurut Zainuddin, sikap diplomatik yang ditunjukkan Kementerian Luar Negeri dengan memanggil pulang sebagai protes dan menyampaikan nota protes atau diplomatik sejauh ini sudah cukup baik. "Kecuali pemerintah Brazil mengeluarkan sikap politik yang lebih keras lagi, maka pemerintah Indonesia harus menaikkan level respons tindakan diplomatiknya. Begitupun terhadap Australia dan Prancis," ujarnya. Dia menegaskan sikap pemerintah Indonesia juga harus simetris dengan sikap mereka, dan jangan juga terkesan berlebihan seperti kebakaran jenggot. Dubes RI untuk Brasil Toto Riyanto ditolak Presiden Brazil Dilma Rousseff saat akan menyerahkan credential atau surat kepercayaan sebagai duta besar pada Jumat (20/2), padahal saat itu Dubes Toto telah berada di Istana Kepresidenan Brazil Palacio do Planalto. Presiden Brazil Dilma Rousseff beralasan hanya menunda sementara credential dari Dubes RI Toto Riyanto, namun tidak menyebutkan alasan yang jelas. Penolakan tersebut diduga terkait kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghukum mati para gembong narkoba, yang salah satunya terdapat warga negara Brazil. Sekjen PBB Ban Ki-moon juga meminta hal serupa yang meminta Indonesia menghentikan eksekusi mati bagi terpidana narkotika. (*/sun)