Pengamat: PDIP Ingin Selamatkan KPK

Jakarta, (Antara) - Langkah Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengungkap manuver politik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad saat Pilpres 2014 sebagai upaya untuk menyelamatkan institusi KPK, kata pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Haryadi. "Yang ingin dilakukan Hasto justru menyelamatkan institusi KPK dari berbagai bentuk penyimpangan, agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif," kata Haryadi di Jakarta, Senin. Dalam konteks itu, kata dia, posisi Hasto justru segaris dengan berbagai organisasi masyarakat dalam upaya menyelamatkan KPK. "Kurang tepat rasanya memosisikan PDIP sebagai parpol yang anti-KPK atau antipemberantasan korupsi," katanya. Menurut dia, boleh jadi PDIP justru merasa beruntung tidak jadi mengusung Abraham Samad sebagai cawapres yang mendampingi Jokowi. "Mungkin justru karena tawaran itulah yang membuat PDIP tidak terlalu firm dengan figur Samad," tutur Haryadi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kata dia, tentu tidak menghendaki transaksi yang seperti itu, sekalipun itu menguntungkan PDIP. Apalagi, Jokowi memiliki visi dan misi dengan titik tekan pada revolusi mental. "Tawaran dari Samad tidak saja kurang sejalan etika secara umum, tetapi juga kurang sejalan dengan visi dan misi Jokowi dan platform PDIP," katanya. Pemberitaan di media massa mengenai Ketua KPK yang bersumber dari tulisan di Blog Kompasiana berjudul Rumah Kaca Abraham Samad. Artikel tersebut ditulis Sawito Kartowibowo. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu, termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politikus Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk komite etik dalam menjalankan tugasnya. "Jangan ada kepentingan oknum dalam menangani kasus korupsi besar," kata Hasto Kristiyanto saat menggelar konferensi pers di Jalan Cemara 19, Jakarta, Kamis (22/1). Rekomendasi pembentukan komite etik ini, menurut Hasto, berlatar belakang harapan dia terhadap Ketua KPK Abraham Samad agar berani mengakui bahwa banyak pertemuan yang dilakukannya dengan sekurang-kurangnya dua petinggi partai politik, di antaranya dari PDIP dan NasDem, dalam kaitan dengan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014. "Hal ini dirasa benar atas inisiatif tim sukses Abraham Samad yang berinisial D," kata Hasto. Dalam konferensi pers tersebut, dia juga menegaskan bahwa pengaduan publik ke KPK terhadap artikel "Rumah Kaca Abraham Samad" sebagian besar adalah benar. Artikel yang dimaksud adalah tentang pengaduan dari Chudry Sitompul, Hadidijojo Nitimihardjo, dan Indra Ketaren pada tanggal 21 Januari 2013 yang menyatakan bahwa KPK dijadikan sebagai alat lobi politik oleh Abraham Samad untuk mencalonkan diri sebagai cawapres 2014. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan tuduhan yang disampaikan oleh Plt. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto terhadap dirinya adalah fitnah. "Dari keterangan yang disampaikan Pak Abraham Samad mengenai sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang diindikasikan berkaitan dengan pencalonan Pak Abraham sebagai Wakil Presiden waktu itu, penjelasannya bahwa semua yang disampaikan adalah fitnah belaka," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo di Gedung KPK, Jakarta. (*/sun)