Romahurmuziy: Pilkada Paling Pas Digelar 2015

Jakarta, (Antara) - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, mengatakan pelaksanaan pilkada serentak lebih baik digelar 2015 daripada mundur ke tahun 2016. "Pada dasarnya kami sudah komitmen bersama bahwa sesungguhnya paling pas pilkada 2015. Kalau di 2015 kan mesin partai masih hangat, bisa lebih mengusung kader partai, jadi lebih awal lebih baik," kata pria yang akrab disapa Romi itu di Gedung Komisi Pemilihan Umum Pusat Jakarta, Selasa. Dia berharap KPU dapat mempertimbangan keinginannya tersebut untuk kemudian diusulkan ke DPR dalam pembahasan revisinya. Selain waktu pelaksanaan, Romi menyampaikan tujuh poin lain terkait revisi undang-undang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. "Kemudian terkait keberadaan wakil, apakah tetap menggunakan sistem paket atau tidak. Juga terkait ambang batas perolehan suara itu, PPP meminta angka kemenangan itu 50 persen bukan 30 persen seperti sekarang," jelasnya. Terkait ambang batas, dia mempertanyakan dasar ketentuan 30 persen tersebut dan menilai jika angka ambang batas dinaikkan menjadi 50 persen maka aspek legitimasinya lebih jelas. "Lalu, uji publik juga harus tetap diadakan karena ini menjadi proses penyaringan tahap awal untuk mengetahui rekam jejak dan integritas bakal calon kepala daerah," tambahnya. Menurut dia, komponen tim penguji bakal calon kepala daerah sebaiknya melibatkan aparat penegak hukum sehingga dapat segera diketahui jika ada kandidat yang tersangkut kasus hukum. Selain itu, dua poin lain yang menjadi pertimbangan PPP versi Romahurmuziy untuk revisi pilkada adalah terkait penguatan pemberantasan politik dinasti dan efektivitas pembiayaan kampanye. Dengan kedatangan Romi ke KPU, maka kedua kubu Partai berlambang Kakbah telah mengonsolidasikan terkait persiapan pilkada kepada KPU. Sebelumnya, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, terlebih dulu menyambangi Gedung KPU Pusat pada Jumat (23/1). (*/jno)