Bukittinggi, (Antara)- Menteri Koordinator Perekonomian RI, Hatta Rajasa mengemukakan, Indonesia harus menjadi basis produksi pangan di kawasan ASEAN menghadapi pasar bebas yang akan diberlakukan pada 2015.
"Tidak ada kata lain, harus siap karena hal itu akan terjadi oleh sebab itu Indonesia harus menjadi basis produksi pangan bukan pasar negara lain," kata Hatta di Bukittinggi, Senin.
Ia mengatakan hal itu, pada acara rapat koordinasi pendahuluan tentang pangan dihadiri sejumlah menteri terkait dan 16 gubernur, 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta pejabat eselon I Kementerian Pertanian RI di Balai Kota Bukittinggi.
Hatta menyebutkan, dalam rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan pihak terkait membahas peningkatan produksi lima bahan pangan pokok yaitu beras, gula, jagung, kedelai dan daging sapi.
Khusus kedelai ditargetkan akan ada penambahan produksi sebesar 500 ribu ton pada 2014 guna mengurangi impor, katanya.
Hal itu dapat dicapai dengan penambahan lahan baru seluas 155 ribu hektare dari kawasan transmigrasi dan 196 ribu hektare dari kawasan non-transmigrasi.
Selain itu, juga dibahas penanaman kembali sejumlah kawasan perkebunan yang dinilai sudah tidak produktif menggunakan bibit unggul.
Kemudian, diputuskan Kementerian Kehutanan RI, melepas 307 ribu hektare lahan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang akan diperuntukan untuk sawah dan karet rakyat.
Menurut dia, upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 adalah meningkatkan daya tahan.
Rapat koordinasi pendahuluan tentang pangan digelar sebagai rangkaian dari peringatan hari pangan sedunia ke-33 yang dipusatkan di Padang, Sumatera Barat. (*/sir)
Berita Terkait
Muhadjir Effendy: Daerah harus kenali tipe bencana secara detail
Jumat, 26 April 2024 17:10 Wib
Menko: Sumbar harus jadikan mitigasi bencana program super prioritas
Jumat, 26 April 2024 15:10 Wib
PBB: Ekspor senjata ke Israel harus segera dihentikan
Kamis, 25 April 2024 20:51 Wib
Pelatih timnas Shin Tae-yong akui berat harus hadapi negaranya sendiri
Kamis, 25 April 2024 9:01 Wib
Kejari Pasaman Barat nilai perkara pencabulan persoalan serius dan harus ada penanganan
Rabu, 24 April 2024 18:14 Wib
Erick Thohir: BUMN harus agresif cari peluang di tengah isu geopolitik
Sabtu, 20 April 2024 18:36 Wib
BNPB: 1.585 orang warga harus dievakuasi pasca-erupsi Gunung Ruang
Kamis, 18 April 2024 16:05 Wib
Ombudsman Sumbar: Pemerintah harus jamin layanan di daerah bencana
Kamis, 11 April 2024 9:45 Wib