F-PPP BERHARAP PERUBAHAAN APBD DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Rabu, 25 September 2013 14:57 WIB

Bukittinggi, (ANTARA) - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berharap perubahan anggaran pendapatan dan belanja kota itu tahun 2013 harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.Hal itu tertuang pada pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Bukittinggi terhadap peraturan daerah Kota Bukittinggi tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bukittinggi tahun 2013.Fraksi PPP yang terdiri dari Ketua Uneva Haryanto, SH (Ketua), Syahril Muchtar (Sekretaris) dan Dewi Anggraini,SE (Anggota) mengemukakan, setelah membaca dan menelaah secara seksama atas perubahan kebijakan pendapatan,belanja dan pembiayaan pada rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2013 menyampaikan beberapa pandangan.Di dalam hal pendapatan, F-PPP menyebutkan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 realisasi pendapatan daerah sampai akhir semester pertama tahun anggaran 2013 hanya mencapai 48,65 persen kurang dari 50 persen yang berjumlah Rp287 miliar.Sedangkan dalam hal belanja, kebijakan pemerintah daerah pada KUA dan PPAS perubahan ini mengalami kenaikan pada sisi belanja sebesar Rp136 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung terjadi kenaikan sebesar Rp93 miliar dan belanja langsung naik sebesar Rp42 miliar.Kalau dibandingkan dengan perubahan anggaran tahun 2012 hanya sebanyak Rp36 miliar pada tahun 2013 naik sekitar Rp100 juta.Atas kenaikan tersebut, F-PPP menyarankan sebelum perubahan tahun 2013 ditetapkan agar pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah dalam pengajuan anggaran harus melakukan seleksi kebijakan anggaran yang sangat ketat dan prioritas, sehingga tidak terjadi lagi pemborosan di masing-masing SKPD.Selain itu perlu adanya antisipasi terhadap SILPA yang selalu terjadi pada setiap tahun anggaran dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur dana cadangan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Bukittinggi, pembangunan pasar untuk pedagang kaki lima dan lainnya. ****