Realisasi Jamkes Sakato Sumbar Tidak Tercapai

Padang (ANTARA) - Realisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan (Jamkes) Sakato Sumatera Barat 2012 tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan, karena kemampuan pemerintah kabupaten dan kota terbatas dalam penyediaan dana pendamping. Padahal pelaksanaan Jamkes Sakato telah menjadi salah satu kesepakatan pada Rapat Koordinasi (rakor) gubernur bersama bupati dan wali kota se-Sumbar yang dilaksanakan 2011, kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di Padang, Sabtu. Ia menambahkan, pelaksanaan Jamkes Sakato Sumbar juga sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pada MoU itu disepakati Pemerintah Provinsi Sumbar mengalokasikan dana sebesar Rp57 miliar atau 30 persen dari total anggaran Jamkes Sakato dan 70 persen lainnya dari dana pendamping yang dianggarkan oleh 19 Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun dalam perjalanan pelaksanaan Jamkes Sakato ini, Pemkab dan Pemkot hanya mampu mengalokasikan dana sebesar Rp 35,27 miliar sehingga pemerintah provinsi yang dialokasikan baru Rp18 miliar. Dengan dana pelaksanaan Jamkes Sakato di seluruh Sumbar itu, maka jumlah masyarakat yang dapat dilayani dengan Jamkes tersebut hanya 774.300 orang atau jauh dari yang diharapkan, tambahnya. Menurut dia, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Jamkes Sakato ini adalah belum semua kabupaten dan kota di Sumbar menyediakan dana pendamping dan melaksanakan kegiatan tersebut. Persoalan dihadapi pemerintah kota/kabupaten seperti, Pemko Payakumbuh masih memakai sistim klaim Jamkesmas kepada Dinas Kesehatan setempat dan di Kota Padang Panjang Pemkonya justru sudah membiayai semua jaminan kesehatan warganya. Lalu, di Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemkabnya terlambat melakukan perubahan APBD terkait dana pendampingan Jamkes Sakato dan di Kabupaten Solok baru selesai melakukan verifikasi kepesertaan kegiatan ini, tambahnya. (*/hen/wij)