JK Pilih Munas Golkar Demokratis

Jakarta, (Antara) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan dirinya memilih ketua umum Partai Golkar yang dipilih secara demokratis, namun dirinya tidak bersedia menjawab secara tegas apakah pernyataan dimaksud yang dipimpin Aburizal Bakrie atau Agung Laksono. "Saya tidak dalam posisi memilih. Tapi tentu saya menghargai yang dipilih lebih demokratis," kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Senin. Hal tersebut disampaikan Jusuf Kala menjawab pertanyaan pers terkait terpecahnya kepemimpinan Partai Golkar yang diketuai Aburizal Bakrie sesuai hasil Munas IX di Nusa Dua, Bali, dan yang diketuai Agung Laksono sesuai hasil Munas IX di Ancol, Jakarta. Jusuf Kalla mengatakan dirinya sebagai wakil presiden memang tidak dalam posisi memilih Munas versi yang mana dan tidak pula bersedia duduk dalam kepengurusan partai. Namun demikian, kata wapres, yang pasti dirinya bersama Presiden Joko Widodo sudah memiliki keputusan untuk tidak aktif di jabatan partai politik. "Termasuk semua menteri harus keluar dari partai dan nonaktif dari partai," katanya. Terkait adanya usulan Agung Laksono yang menginginkan Jusuf Kalla menjadi ketua dewan pertimbangan partai beringin tersebut Jusuf Kalla mengatakan dirinya memang sudah mendengar walaupun secara resmi belum disampaikan kepada dirinya. "Ya saya dengar juga banyak yang mengusulkan itu. Walaupun belum sampai sama saya, tapi tentu semuanya harus dipertimbangkan segala aspek," katanya. Ketika ditanya wartawan apakah yang dimaksud Munas Partai Golkar yang demokratis adalah yang dilakukan di Ancol, Jakarta, Jusuf Kalla secara diplomatis mengatakan "Masak kalian tak tahu," katanya. Namun ketika ditegaskan lagi oleh wartawan apakah yang dimaksud yang demokratis Munas yang dilakukan di Ancol, Jusuif Kalla mengatakan "Kau yang bilang yah," kata Jusuf Kalla sambil tertawa. Mengenai Perppu Pilkada langsung yang diterima DPR, Wapres Jusuf Kalla mengatakan dirinya sangat yakin bakal diterima parlemen mengingat ada dua partai yang bersikap sama seperti Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang bakal menerima Perppu tersebut. Wapres berhitung kalau Partai Demokrat dan PAN masuk KIH maka kira-kira sudah 70 persen dan keinginan mereka sudah disampaikan secara terbuka. Jusuf Kalla tetap mengaku optimistis Perppu Pilkada Langsung yang dikeluarkan Presiden RI ke-6 SBY tersebut bakal mulus di DPR sekalipun sejumlah parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) berwacana menolak Perppu ini. "Dapat dipastikan Perppu lolos karena posisinya 60 persen lebih," kata JK. (*/jno)