LSM Inginkan Bank Tanah Jangan Sekadar Wacana

Jumat, 28 November 2014 11:01 WIB

Jakarta, (Antara) - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch menginginkan konsep Bank Tanah yang telah dicetuskan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan hanya menjadi sekadar wacana dan harus segera diimplementasikan di lapangan. "Wacana pembentukan bank tanah terkesan sangat lambat dilaksanakan di Indonesia dibanding negara-negara tetangga," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bank tanah sebenarnya sudah ada di masing-masing Pemda namun masih bersifat sebatas aset yang belum dimanfaatkan maksimal. Ia menjelaskan, konsep bank tanah sebenarnya sangat sederhana sebagai pengendali harga tanah di pasaran untuk keperluan penyediaan rumah menengah bawah. Dengan adanya bank tanah, lanjutnya, pemerintah dapat mengendalikan harga tanah yang khusus diperuntukan untuk penyediaan rumah murah tersebut dan tidak mengikuti pergerakan mekanisme pasar tanah yang terus naik sesuai permintaan pasar yang ada. "Sederhananya misalkan harga tanah di sekitar bank tanah tersebut melonjak naik, maka pemerintah tetap dapat mematok harga tanah sesuai daya beli masyarakat," kata Ali. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch memaparkan, kenaikan harga BBM saat ini seharusnya dapat mengalihkan subsidi kepada semacam "kartu papan" yang nantinya akan terintegrasi dengan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang sampai saat ini juga belum terealisasi. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa kondisi pasar properti yang sedang melambat menjadi momentum pemerintah untuk membentuk bank tanah yang juga dapat melakukan pembelian lahan, karena harga tanah saat ini sedang tertidur setelah berlari kencang selama tiga tahun terakhir. "Sebuah badan harus segera dipersiapkan oleh pemerintah karena dengan bank tanah maka banyak pihak yang berkepentingan disana mulai dari Kementerian Agraria, PU-Pera, Keuangan, BUMN, dan Mendagri," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan mengatakan, konsep Bank Tanah akan menjamin ketersediaan lahan dalam pembangunan. "Konsep ini nanti memayungi semua, di sebuah tempat dan menjadi proteksi dari negara kepada ketersediaan lahan," kata Ferry Mursyidan Baldan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11). Ia melanjutkan, ketersediaan lahan tersebut dapat dipergunakan untuk pembangunan seperti infrastruktur, lahan pertanian, dan untuk kepentingan masyarakat miskin. Misalnya, ujar dia lahan pertanian untuk golongan petani maupun ruang bagi nelayan. "Tapi ada syaratnya lahan itu tidak bisa dialihfungsikan, dia tidak bisa dijual belikan, dia tidak boleh diwariskan kalau pewarisnya bukan petani atau nelayan," katanya. Sedangkan bagi pembangunan proyek infrastruktur, konsep tersebut dinilai Menteri Agraria dan Tata Ruang dapat bermanfaat agar program dapat terlaksana lebih cepat karena lahan telah tersedia. (*/sun)