Sekjen PBB Desak Dihormatinya Lembaga Demokrasi di Madagaskar

Jumat, 17 Oktober 2014 13:11 WIB

PBB, New York, (Antara/Xinhua-OANA) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Kamis (16/10) menolak pernyataan mantan presiden Madagaskar Marc Ravalomanana untuk menantang keabsahan lembaga demokrasi di negara pulaunya. Ban, di dalam satu pernyataan, menyoroti kepulangan Ravalomanana ke Madagaskar pada Senin (13/10) dari Afrika Selatan, tempat ia telah tinggal sejak 2009, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang. Ia menegaskan "pentingnya untuk menghormati keabsahan Pemerintah yang dipilih secara demokratis dan ketentuan hukum". Dalam satu taklimat setibanya di negara asalnya, Ravalomanana mempertanyakan lembaga yang dilahirkan oleh pemilihan umum belum lama ini di Madagaskar. Pengasingan diri Ravalomanana dipicu oleh percekcokan lama dengan pesaing politiknya, mantan presiden Andry Rajoelima, sehingga mengakibatkan kudeta pada 2009 --yang menggulingkan Ravalomanana. Pada 2011, semua partai politik nasional di negara pulau di Samudra Hindia itu menandatangani peta jalan politik dalam kesepakatan yang diperantarai oleh penengah dari Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan (SADC), yang memungkinkan kepulangan Ravalomanana tanpa syarat dari pengasingan. Kesepakatan pembagian kekuasaan yang sebelumnya dicapai oleh kelompok politik utama di Madagaskar pada penghujung 2009 berantakan sebelum dapat diterapkan. Di dalam prenyataan itu, pemimpin PBB tersebut menyeru semua pelaku politik dan pemegang saham "agar terus bekerjasama ke arah proses perujukan nasional yang melibatkan banyak pihak, penerapan penuh Peta Jalan SADC, bertambah dalamnya pemerintahan yang demokratis dan pemulihan ekonomi buat kebaikan semua orang Madagaskar". (*/sun)