Pengamat: Wacanakan Pembubaran Petral Perlu Hati-hati

Kamis, 25 September 2014 15:03 WIB

Jakarta, (Antara) - Wakil Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengingatkan, Tim Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla perlu berhati-hati mewacanakan pembubaran Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. "Bagaimanapun keputusan pembubaran ini adalah kebijakan strategis yang menyangkut hidup masyarakat luas, sehingga perlu berhati-hati," katanya di Jakarta, Kamis. Menurut dia, jangan sampai kesimpangsiuran informasi pembubaran anak perusahaan PT Pertamina (Persero) tersebut menyebabkan ketidakpercayaan pasar yang merupakan modal dalam bisnis perdagangan minyak. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Pertamina, informasi pembubaran Petral tersebut telah menimbulkan pertanyaan kalangan bisnis di Singapura yang dikhawatirkan berpengaruh pada energi nasional. Petral, melalui anak perusahaannya, Pertamina Energy Service (PES) berkedudukan dan melakukan aktifitas bisnis di Singapura, sehingga tunduk pada hukum dan sistem transparansi di negara tetangga tersebut. Komaidi mengakui, Tim Transisi berusaha mengakomodasikan wacana pembubaran Petral yang berkembang di publik. Apalagi, tambahnya, salah satu prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah memberantas mafia migas. "Pembubaran Petral dapat menjadi simbol atau wujud komitmen tersebut," katanya. Namun demikian, lanjutnya, rencana pembubaran Petral itu mesti dilakukan setelah melalui kajian mendalam. "Itu dilakukan setelah Pak Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi memerintah mulai 20 Oktober mendatang," katanya. Oleh karena itu, menurut Komaidi, Tim Transisi jangan hanya sekedar mengakomodasi tuntutan yang berkembang di publik. "Tetapi aspek kehati-hatiannya dilupakan," ujarnya. Selain itu, ia juga meminta agar rencana pembubaran Petral tidak malah menumbuhkan mafia migas baru. Sebelumnya, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto juga mengingatkan, rencana pembekuan Petral dalam jangka panjang dapat mempengaruhi neraca keuangan maupun aset Pertamina. Menurut dia, sebagai anak perusahaan BUMN, maka secara konsolidasi, pengelolaan aset dan piutang Petral ikut tercatat dalam laporan keuangan Pertamina dan selanjutnya pemerintah pusat. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, sebagai badan usaha yang 100 persen sahamnya dimiliki negara, pihaknya siap menjalankan kebijakan pemerintah terkait Petral. Menurut dia, selama ini, Petral sudah menjalankan bisnis impor minyak dan BBM secara transparan dan melewati sejumlah audit. Juru Bicara Pertamina Ali Mundakir mengatakan, pengadaan hanya melalui perusahaan migas negara (national oil company/NOC) untuk minyak mentah dan NOC serta produsen atau pemilik kilang untuk BBM. Proses pengadaan BBM dan minyak mentah tidak lagi melalui pedagang (trader) atau perantara (broker) yang selama ini disebut-sebut sebagai mafia minyak. Ia menambahkan, setiap tahun, Pertamina dan termasuk Petral di dalamnya, juga diaudit BPK dan prosedur pengadaan dipantau KPK. Khusus Petral, juga diaudit di Singapura. Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto mengatakan, terkait perbaikan tata kelola migas agar sesuai UUD Pasal 33 Ayat 3, salah satu rencana aksi yang diusulkan adalah pembubaran Petral dan mengalihkan fungsi dan kantornya ke Pertamina selaku induk usaha di Jakarta. Alasannya, agar lebih mudah dalam pengawasannya.Petral merupakan anak perusahaan yang 100 persen sahamnya dimiliki Pertamina dan berperan sebagai kepanjangan tangan dalam impor minyak mentah dan BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Perusahaan yang didirikan di Hong Kong dan melalui PES, melakukan aktifitas di Singapura sebagai salah satu pusat perdagangan minyak dunia tersebut merupakan skema terbaik dalam bisnis perdagangan minyak global. Pada 2013, Petral mengimpor minyak mentah sebanyak 327 ribu barel per hari atau meningkat 24 persen dari 2012 sebesar 264.390 barel per hari. Indikator keuangan Petral pada 2012 terlihat pendapatan usaha 33,35 miliar dolar AS, beban pokok 33,291 miliar dolar, beban usaha 14 juta dolar, laba usaha 45 juta dolar, laba bersih 43 juta dolar, aset 3,418 miliar dolar, kewajiban 3,152 miliar dolar, dan ekuitas 266 juta dolar. Sementara, pada 2013 pendapatan usaha 33,292 miliar dolar, beban pokok 33,229 miliar dolar, beban usaha 17 juta dolar, laba usaha 46 juta dolar, laba bersih 46 juta dolar, aset 3,557 miliar dolar, kewajiban 3,313 miliar dolar dan ekuitas 244 juta dolar. (*/sun)