Afrika Selatan Desak Militer Lesotho Kembali ke Barak

Senin, 1 September 2014 13:37 WIB

Cape Town, (Antara/Xinhua-OANA) - Pemerintah Afrika Selatan pada Ahad (31/8) mendesak Pasukan Pertahanan Lesotho kembali ke barak mereka dan mengizinkan pemerintah yang terpilih secara demokratis di Kerajaan tersebut melaksanakan kegiatannya. "Pemerintah Afrika Selatan telah mengabsahkan Pasukan Pertahanan Lesotho memang mengambil-alih stasiun radio dan televisi, sehingga penyiaran terhenti total. Militer juga telah mengambil-alih kantor polisi termasuk Markas Polisi," kata Departemen Kerja Sama dan Hubungan Internasional (DIRCO) di dalam satu pernyataan. Menurut pernyataan itu, Pemerintah Afrika Selatan "menyatakan dengan keprihatinan besar situasi keamanan yang merebak di Kerajaan Lesotho". Pada Sabtu pagi (30/8), militer Lesotho menyerbu kediaman Perdana Menteri Tom Thabane dan menduduki Markas Polisi serta kantor polisi Mabote di Ibu Kota negeri itu, Maseru, dalam tindakan yang diduga sebagai kudeta. "Kegiatan Pasukan Pertahanan Lesotho telah memaksa Perdana Menteri Tom Thabane, yang dipilihan sesuai Undang-Undang Dasar dan salah seoran gpemimpin Pemerintah Koalisi Hon Thesile Maseribane bersembunyi di Afrika Selatan," kata pernyataan DIRCO, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang. Militer Lesotho menolak untuk mengakui bahwa itu adalah kudeta, dan menyatakan militer melakukan tindakan tersebut setelah menerima keterangan intelijen bahwa personel polisi bermaksud menyalurkan senjata dan amunisi ke konvensi All Basotho pimpinan Thabane, yang bernama "Di Bawah Pohon". Militer menyatakan bahwa militer diberi wewenang untuk mencegah terorisme, kekacauan dalam negeri dan ancaman terhadap layanan dasar. Militer juga mengatakan prajuritnya telah kembali ke barak, setelah perdamaian dan ketenangan kembali di Maseru. "Meskipun tak seorang pun menyatakan telah mengambil-alih pemerintahan melalui penggunaan kekuatan, bagaimana pun juga kegiatan Pasukan Pertahanan Lesotho memiliki tanda kudeta," kata pernyataan DIRCO. "Sehubungan dengan ini, Pemerintah Afrika Selatan, sejalan dengan posisi Uni Afrika mengenai perubahan pemerintah tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, berharap bisa menegaskan kembali posisi Uni Afrika dan memperingatkan perubahan pemerintah seperti itu tak bisa ditolerir." Pernyataan tersebut mengatakan Pemerintah Afrika Selatan mendorong para pemimpin Pemerintah Koalisi Lesotho agar bekerjasama dan melaksanakan Deklarasi Namibia, yang diajukan dalam pertemuan puncak Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan (SADC) belum lama ini di Victoria Falls, Zimbabwe. "Berkaitan dengan ini, Afrika Selatan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Organ Polisi, Pertahanan dan Keamanan SADC tetap berkomitmen untuk membantu para pemimpin Pemerintah Koalisi menemukan penyelesaian politik yang langgeng bagi tantangan mereka saat ini," kata pernyataan tersebut. (*/sun)