Menkominfo Minta Peningkatan Kecepatan Akses Internet

Minggu, 24 Agustus 2014 11:47 WIB

Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring. (Antara)

Sentani, (Antara) - Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring meminta penyedia layanan jasa telekomunikasi meningkatkan kecepatan akses internet di Papua. "Mengenai peningkatan speed (kecepatan), kita akan bicara dengan provider (penyedia)," katanya saat transit di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu. Ia yang didampingi Staf Khusus Bidang Hubungan Media Ahmad Mabruri dan baru saja menghadiri Sail Raja Ampat, di Papua Barat itu mengatakan, pemerintah telah melakukan banyak pembenahan infrastruktur telekomunikasi di provinsi paling timur Indonesia itu. "Terobosan yang dilakukan cukup banyak, mulai dari internet kecamatan, TV, dan parabola satelit," katanya. Hanya saja, pengguna akses telekomunikasi di Papua dan di Indonesia pada umumnya setiap saat terus meningkat, sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas jika bersamaan menggunakannya. "Satu tower atau BTS itu kapasitasnya ada yang 70 voice, SMS bisa lebih banyak, tapi kalau pakai MMS, Youtube, bisa tersedot banyak dan over load," katanya. Lebih lanjut, Tifatul yang menggunakan stelan batik berwarna coklat gelap dengan celana kain hitam itu mengatakan, para provider juga terkendala di lapangan ketika ingin memperluas jaringannya seperti izin lahan dan pajak. "Masalahnya banyak, karena pasang BTS saja itu Rp2 miliar, tapi terkadang biaya di lapangan itu ada hal teknis lainnya. Ini yang selalu dipikirkan provider, dia juga harus balik modal. Jadi, mereka berpikir jika ingin investasikan sesuatu," katanya. Sementara di sisi lain, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya butuh akses telekomunikasi yang cepat. "Operator juga berhitung. Balik modalnya bagaimana? Terutama yang bukan BUMN, Telkomsel bisa kita dorong, kalau yang lain, pasti hitung-hitung. Mereka berpikir bisnis murni. Ini seharusnya bisa didukung pemerintah setempat. Bisa sesuaikan soal estetika pendirian BTS atau tower tapi berpikir juga soal para investor yang ingin cari keuntungan, diatur secara bijaklah," katanya. (*/jno)