Parlemen Inggris: Presiden Iran Dapat Dipercaya Mengenai Program Nuklir

Senin, 14 Juli 2014 10:28 WIB

London, (Antara/AFP) - Presiden Iran Hassan Rouhani harus dipercaya mengenai program nuklir milik Teheran, demikian kata Komite Urusan Luar Negeri, Dewan Rakyat Britania Raya dalam sebuah laporan, Senin. Namun demikian, komite dari majelis rendah tersebut juga mengingatkan bahwa Rouhani harus dinilai dari tindakan-tindakannya dan bukan dari perkataannya. Laporan dari Komite Urusan Luar Negeri itu tersiar pada saat sejumlah negara kuat, termasuk Inggris, menggelar perundingan dengan Iran di Wina menganai sengketa program nuklir. Hubungan antara Inggris dengan Iran pada beberapa bulan terakhir terus mencair setelah London kembali membuka kedutaan di Tehran. Sebelumnya dalam tiga tahun terakhir kedua negara berseteru akibat serangan sekelompok warga Iran ke kantor perwakilan Inggris. Komite parlemen yang cukup berpengaruh di Inggris itu mengingatkan bahwa Rouhani--seorang yang mengaku berpandangan moderat dan menjadi presiden pada Agustus 2013--"mungkin bukan benar-benar seorang reformis." Tetapi di sisi lain, komite mengatakan bahwa negara-negara yang terlibat dalam perundingan di Wina "dapat yakin bahwa Rouhani adalah seorang yang benar-benar mempunyai kekuasaan untuk mewakili Iran." Selain itu, komite juga "percaya bahwa Rouhani benar-benar berkomitmen untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan." "Untuk saat ini, dia harus dipercaya. Namun dia harus dinilai dari tindakannya dan bukan kata-katanya," demikian komite menulis dalam laporannya. Di Wina, Iran saat ini tengah melakukan perundingan dengan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (yaitu Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, Prancis, dan Rusia) ditambah dengan Jerman. Ketujuh negara itu tengah berusaha mencapai kesepakatan bersejarah sebelum 20 Juli--tenggat waktu kesepakatan sementara yang dicapai pada enam bulan lalu. Komite Urusan Luar Negeri parlemen Inggris mengatakan bahwa "mungkin tidak ada harapan akan tercapainya kesepakatan yang tidak mengizinkan Iran mengembangkan teknologi pengayaan uranium." Namun, kapasitas pengayaan uranium milik Iran harus dikurangi sehingga setiap usaha untuk memperoleh kemampuan memproduksi peralatan perang nuklir dapat dideteksi. Kesepakatan di Wina juga harus memberi hak bagi badan nuklir PBB (IAEA) untuk melakukan "inspeksi mendadak," kata komite tersebut. Iran sendiri telah berulangkali menyatakan bahwa aktivitas pengayaan uranium seluruhnya ditujukan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Tetapi sebagian negara khawatir program Teheran itu digunakan untuk mengembangkan persenjataan nuklir. Komite Urusan Luar Negeri juga menyambut baik pembukaan kembali kedutaan Inggris di Teheran. Mereka mengatakan bahwa penutupan kantor kantor perwakilan telah "Inggris tidak lagi diperhitungkan di Iran." (*/sun)