Presiden Mendatang Harus Siap Hadapi Liberalisasi Perikanan

Jakarta, (Antara) - Presiden mendatang hasil pilpres 2014 harus benar-benar siap dalam menghadapi derasnya arus liberalisasi perikanan yang diperkirakan terjadi setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. "Siapa pun yang terpilih, maka dia akan langsung secara otomatis mesti merespon MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)," kata Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik di Jakarta, Kamis. Riza mengingatkan bahwa dalam MEA, satu dari 12 sektor prioritas yang akan diliberalisasi adalah sektor perikanan. Menurut dia, hal itu adalah realitas dan tantangan yang sepatutnya ditanggapi kedua kandidat apalagi produksi perikanan terus meningkat seperti perikanan budidaya naik dari empat juta ton pada 2008 menjadi 13 juta ton saat ini. "Pertumbuhan produksi baik tangkap maupun budidaya bukan sesuatu yang luar biasa karena potensi kita melimpah," katanya. Ia juga mengatakan, persoalan lainnya adalah hal klasik seperti infrastruktur khususnya pembangunan pelabuhan. Riza mengungkapkan, saat ini pelabuhan di kawasan barat Indonesia masih di atas 70 persen, sedangkan di timur masih 20-25 persen. "Persoalan distribusi semakin sulit, biaya dan ongkos semakin tinggi," ujarnya. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Oseanografi Universitas Surya Alan Koropitan mengatakan, aktivitas kelautan nasional saat ini telah saling tumpang tindih oleh berbagai sektor. Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang itu, ujar dia, tercermin dari berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian dan lembaga. "Keseluruhan regulasi tersebut bersifat sektoral yang sangat menyulitkan dalam perencanaan, baik untuk pembangunan ekonomi mapun keberlanjutan daya dukung lingkungan," katanya. Untuk itu, ia mengemukakan agar perlunya pembenahan institusi pemerintahan yang mampu mengkoordinasikan seluruh kegiatan sektoral di laut sehingga aktivita tumpang tindih menjadi harmonis. (*/sun)