Pontianak, (Antara) - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono mengatakan, menjadi pemilik media tidak menjamin seseorang akan terpilih sebagai Presiden Indonesia periode mendatang.
"Coba lihat sejarah Indonesia, yang terpilih sebagai Presiden bukanlah pemilik media," kata Margiono saat kunjungan ke Pontianak, Rabu.
Namun, lanjut dia, Presiden terpilih adalah mereka yang mengabdi untuk rakyat.
"Biar pun punya 10 media, tetapi itu tidak menjamin. Bukan yang sekedar bicara di televisi atau media belaka," katanya menegaskan.
Ia menambahkan, pada saat pemilu mendatang, netralitas media merupakan hal mutlak. "Dan netralitas itu merupakan bagian dari Kode Etik Jurnalistik Indonesia," katanya.
Media, katanya, jangan digunakan untuk kepentingan dan politik pribadi.
Ia menilai, masyarakat kini juga sudah semakin pintar dan cerdas sehingga akan lebih mudah memilah informasi yang disampaikan.
Selama tiga bulan terakhir, September-November 2013, Komisi Penyiaran Indonesia telah melakukan pemantauan pada seluruh lembaga penyiaran.
Dari pemantauan tersebut, KPI berkesimpulan terdapat 6 (enam) lembaga penyiaran yang telah dinilai tidak proporsional dalam penyiaran politik.
Termasuk terdapat iklan politik yang menurut penilaian KPI mengandung unsur kampanye. Keenam lembaga penyiaran itu adalah RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One dan Metro TV.
KPI menilai, enam stasiun televisi tersebut telah bertindak tidak proporsional dan tidak menjunjung tinggi netralitas dalam hal penyiaran. Padahal, lembaga penyiaran tersebut menggunakan frekuensi publik. (*/jno)
Margiono: Pemilik Media Bukan Jaminan Jadi Presiden
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono. (Antara)
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono. (Antara)