Denpasar, (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendorong terjadinya perbaikan kualitas layanan publik dan pengelolaan APBD, baik di daerah maupun di pusat untuk mencegah adanya tindakan korupsi. "Beberapa persoalan yang sering ditemui dalam pelayanan publik dan pengelolaan APBD adalah belum transparan dan akuntabelnya pelayanan, serta prosedur yang panjang dan berbelit-belit," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Iswan Elmi di Denpasar, Kamis. Di sela-sela seminar "Pencegahan Korupsi melalui Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Kota Denpasar", ia mengatakan KPK mendorong layanan publik, baik instansi vertikal maupun horizontal di lingkungan pemkot dan pemkab.ujarnya. Menurut dia, saat ini muncul biaya yang mahal yang kerap dikeluhkan pengguna pelayanan. Menurut dia, persoalan mendasar pelayanan publik dan pengelolaan APBD yang masih terletak pada pola pikir aparatur pemerintah yang berorientasi kekuasaan dan bukan pelayanan sebagaimana mestinya. "Kalau pola penerapannya benar sesuai dengan sistem, maka tindak pencegahan korupsi bisa diatasi. Namun selama ini penerapan sistemnya masih ada suatu kelemahan," ucapnya. Iswan Elmi lebih lanjut mengatakan seminar ini merupakan rangkaian dari koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi hasil kerja sama KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. Ia berharap melalui seminar ini pelayanan publik dan pengelolaan APBD yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga juga diharapkan komitmen tinggi instansi-instansi layanan publik dan pengelolaan APBD untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Seminar tersebut dihadiri pejabat SKPD, LSM, akademisi, mahasiswa pimpinan dan anggota organisasi keagamaan di Kota Denpasar. (*/jno)