Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) berupaya memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir yang terjadi dalam pekan lalu guna melancarkan aktivitas warga setempat.
"Hal ini dilakukan karena mengingat infrastruktur tersebut adalah akses bagi warga untuk melakukan aktivitas," kata Wali Kota Pariaman Yota Balad di Pariaman, Rabu.
Ia mengatakan Pariaman merupakan salah satu daerah di Sumbar yang terdampak cuaca ekstrem yang terjadi pada pekan lalu sehingga daerah itu mengalami banjir di 121 lokasi, longsor enam lokasi, dan puluhan pohon tumbang.
Akibat cuaca ekstrem tersebut lima ruas jalan amblas, satu jembatan rusak, 45 unit sekolah rusak, dinding penahan di sejumlah aliran sungai di Pariaman juga rusak akibat dihantam banjir. Bahkan 25 hektare ladang dan 961,5 hektare lahan sawah juga terendam banjir.
Selain itu 58 unit rumah warga Pariaman statusnya menjadi tidak layak huni sehingga penghuninya harus diungsikan guna mengantisipasi kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan dan jatuhnya korban.
Ia menyampaikan warga yang rumahnya tidak layak huni tersebut akan dibantu pembangunan rumahnya namun syaratnya lahannya tidak bermasalah serta lokasinya harus jauh dari aliran sungai.
Pihaknya menyampaikan meskipun akibat bencana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa namun kerugian materiel yang ditimbulkan mencapai Rp131,6 miliar.
Pemkot Pariaman juga telah menyampaikan terkait kerusakan infrastruktur sarana publik yang rusak dan rumah warga yang terdampak banjir tersebut kepada Direktur Peringatan Dini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat mengunjungi daerah pada Selasa (2/12).
Yota meminta BNPB membantu memperbaiki infrastruktur yang rusak tersebut sehingga tidak saja aktivitas masyarakat dapat berjalan normal namun juga melindungi dinding sungai dari gerusan air.
Ia mengatakan meskipun Pemkot Pariaman sedang berupaya memperbaiki infrastruktur yang rusak tersebut namun untuk saat ini pihaknya memprioritaskan penanganan kesehatan warga khususnya lansia dan anak-anak.
"Secara berkala pendataan juga telah dilakukan mulai dari tingkat desa dan kelurahan, serta dibantu oleh organisasi sosial yang ikut membantu kebutuhan warga yang terdampak banjir,” ujarnya.