Kota Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI membantu mencarikan solusi untuk mengatasi fluktuasi harga gambir guna meningkatkan kesejahteraan petani.
"Bapak Menteri yang saya hormati, tiga tahun terakhir kinerja ekspor gambir kita menunjukkan dinamika yang patut menjadi perhatian bersama," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Selasa.
Gubernur menyebut pada 2022 ekspor gambir dari Sumbar mencapai 13.089 ton lebih dengan nilai sekitar Rp548,5 miliar. Kemudian turun menjadi Rp534,7 miliar pada 2023 dan kembali naik menjadi Rp574,7 miliar pada 2024.
Menurut Mahyeldi, fluktuasi tersebut mencerminkan tidak stabilnya harga gambir dunia yang berimbas pada pendapatan petani maupun eksportir hingga pemasukan bagi negara dan daerah.
Padahal, sekitar 80 persen gambir dunia dipasok langsung dari Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan.
"Setiap perubahan kondisi di negara tujuan ekspor langsung terasa bagi petani di Sumatera Barat," ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, luas lahan gambir pada 2023 tercatat 28.737 hektare (ha). Luasan itu naik menjadi 28.760 ha pada 2024.
Komoditas dengan nama latin Genus uncaria ini tersebar di enam titik di mana Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sentra utama masing-masing 13.360 ha dan 10.492 ha.
Dari sisi produksi, Sumbar menghasilkan 24.341 ton per tahun pada 2023 dan meningkat menjadi 25.818 ton pada 2024 dengan produktivitas sekitar 4,3 ton per ha.
Luas dan produksi ini semakin menegaskan bahwa Ranah Minang tidak hanya penghasil utama gambir nasional, tetapi pemasok utama dunia dengan kontribusi mencapai 80 persen.
Meskipun tercatat sebagai pemasok utama gambir dunia, Sumbar masih menghadapi berbagai persoalan di antaranya keterbatasan fasilitas pelabuhan, jangkauan kapal yang masih terbatas hingga tingginya biaya pengiriman.
Sementara itu, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menjawab berbagai keluhan gambir salah satunya terkait usulan Harmonized System (HS) Code atau kode khusus tanaman gambir agar memiliki nilai jual yang lebih menguntungkan.
Menurut Budi, usulan perubahan kode khusus itu telah diterima Kementerian Perdagangan dan baru bisa diamendemen pada 2027.
Dalam proses amendemen aturan itu seluruh negara terlibat atau tidak hanya Indonesia saja meskipun sekitar 80 persen gambir dunia berasal dari Tanah Air.
"Kalau tiba-tiba kita mengubah, belum tentu juga negara lain mengakui makanya setiap lima tahun dilakukan amendemen. Jika disetujui maka akan diterbitkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia," jelas dia.