Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan calon pengganti keluarga penerima bantuan sosial (bansos) untuk periode penyaluran triwulan IV 2025 terbanyak berada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, Amalia menjelaskan bahwa BPS bersama Kementerian Sosial kini telah memiliki data penerima bantuan sosial berbasis nama dan alamat yang memungkinkan pemetaan akurat penerima hingga tingkat kabupaten dan kota.
BPS mengumumkan kuota pengganti keluarga penerima bansos periode triwulan IV (Oktober, November, Desember) tersebut sebagaimana hasil pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ada sebanyak 4,2 juta keluarga.
“Kita sudah bisa menampilkan sebarannya berdasarkan provinsi maupun kewilayahan kota. Karena alamatnya sudah jelas, kita tahu di mana posisi orang itu berada dan di mana sebaran rumah tangga miskin,” kata Amalia, didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf beserta jajaran itu.
Amalia menyebutkan bahwa secara jumlah penduduk miskin nasional, tiga provinsi di Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan konsentrasi penerima bantuan sosial tertinggi.
“Secara jumlah, orang miskin memang paling banyak terkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah jadi tentunya nanti proporsi ini juga 4,2 juta semestinya secara jumlah ya itu berlokasi di situ,” ujarnya.
Data tersebut merupakan hasil tindak lanjut verifikasi terhadap 16,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bansos. Dari jumlah itu, 4,2 juta keluarga dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan karena sudah memiliki penghasilan tetap atau peningkatan kesejahteraan.
BPS dan Kemensos kemudian sepakat untuk mengganti kelompok tersebut dengan kategori penerima baru, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas yang hidup sendiri, dan keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Dengan data spasial yang sudah lengkap, kita bisa memastikan penyaluran bantuan lebih akurat dan adil, sesuai lokasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” kata Amalia menambahkan.
Dia menegaskan, BPS dan Kemensos akan memperkuat koordinasi hingga tingkat daerah melalui rapat koordinasi teknis (rakornis) bersama BPS provinsi, kabupaten, kota, dan dinas sosial untuk mempercepat validasi data bansos di lapangan.
“Kami ingin memastikan agar setiap data pengganti diverifikasi kembali di tingkat lokal, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPS: Penerima bansos pengganti terbanyak ada di Pulau Jawa