Padang (ANTARA) - Pakar sekaligus politik dari UIN Kholidul Adib menilai pelibatan pemerintah daerah bisa menjadi kunci sukses pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG.
"Pengalaman saat menghadapi pandemi COVID-19 telah menunjukkan betapa pentingnya desentralisasi kewenangan," kata pakar sekaligus politik dari UIN Kholidul Adib melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Minggu.
Ia mengatakan ketika pemerintah daerah diberi ruang untuk menggerakkan Puskesmas, Posyandu hingga Satgas lokal, respons menjadi lebih cepat, efektif, dan sesuai kebutuhan daerah. Prinsip ini bisa diterapkan kembali untuk MBG.
Kholid menekankan pentingnya investigasi menyeluruh pelaksanaan MBG khususnya masalah keracunan. Apakah karena kelalaian pengolahan menu, kesalahan teknis atau hal lainnya.
Namun yang lebih penting adalah memperbaiki tata kelola dengan membuka ruang kolaborasi yang nyata antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki perangkat kesehatan serta fasilitas yang bisa dikerahkan segera ketika insiden terjadi, sehingga risiko bisa diminimalisir sejak awal.
Hal serupa disampaikan dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh. Menurutnya, arahan Mendagri agar pemerintah daerah sigap dan proaktif adalah langkah penting. pemerintah daerah perlu diberi otoritas langsung untuk mengawasi dapur penyedia MBG, menugaskan ahli gizi, serta memantau distribusi hingga konsumsi di sekolah. Sementara itu, BGN tetap memegang standar nasional terkait gizi dan kualitas menu.
Ricky menambahkan, pola co-governance seperti saat COVID-19 bisa menjadi model terbaik. Pusat menetapkan standar, pemerintah daerah mengawal eksekusi di lapangan. Dengan akses data yang lengkap, pengawasan bisa dilakukan berlapis, BGN mengontrol standar, sementara pemerintah daerah mengawasi operasional harian agar aman dan sesuai kebutuhan.
Pengalaman dari pandemi COVID-19 memberi pelajaran berharga dimana kebijakan publik hanya akan berhasil jika pemerintah dilibatkan penuh. Prinsip yang sama harus diterapkan pada MBG. Program ini tidak boleh berhenti pada distribusi makanan bergizi, melainkan juga menjamin keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat. Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, kepercayaan masyarakat akan lebih kuat, dan masa depan program MBG bisa lebih terjaga.