Parik Malintang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat menyampaikan pihaknya optimis dapat terus membangun daerah itu saat efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat ketika bertemu warganya melalui safari ramadan.
"(Efisiensi anggaran) tidak mengurangi semangat kita untuk membangun Padang Pariaman yang lebih baik," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis saat sambutan pada Safari Ramadhan di Masjid Raya Islami Center IKPS di Sungai Limau, Jumat malam.
Ia mengatakan untuk memenuhi permintaan warga akan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pihaknya sedang menyusun rencana dan strategi agar pembangunan tetap dapat terpenuhi.
Ia menyampaikan Pemkab Padang Pariaman akan terus berinovasi untuk mencarikan solusi agar pembangunan di Padang Pariaman khususnya infrastruktur dapat dilakukan.
Apalagi Padang Pariaman merupakan daerah yang rawan bencana alam sehingga banyak infrastruktur rusak yang mengganggu aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat yang harus segera diperbaiki.
Diketahui saat ini pemerintah pusat menerapkan efisiensi anggaran yang kemudian berdampak pada pembangunan infrastruktur di Padang Pariaman.
Ia menyebutkan sekitar Rp950 triliun dari Rp3.600 triliun APBN 2025 direvisi dan Rp450 triliun lagi dikembalikan kepada kementerian lembaga.
Sedangkan anggaran Padang Pariaman pada 2025 terpotong Rp88 miliar yang seluruh dana tersebut khusus untuk pembangunan infrastruktur.
John menjelaskan safari ramadan yang dilaksanakan pihaknya untuk menjalin silaturahmi kepada warga serta sosialisasi terkait program pemerintah termasuk imbauan memberantas penyakit masyarakat.
Pada saat safari ramadan tokoh masyarakat banyak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah baik dalam bidang sosial, ekonomi, agama, maupun perbaikan infrastruktur.
Sebelumnya, Anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan fisik di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terdampak mencapai Rp88 miliar pasca keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
"Dalam (Inpres) itu diberikan penegasan-penegasan terhadap beberapa sub pembiayaan yang ada di pemerintah, yang kita dituntut untuk melakukan efisiensi," kata Sekretaris Daerah Padang Pariaman Rudi Repenaldi Rilis di Parik Malintang.
Ia mengatakan efisiensi tersebut dilakukan terhadap kegiatan seremonial, studi banding, dan kegiatan lainnya yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.
Ia menyebutkan adapun yang terdampak akibat pemangkasan tersebut yaitu diantaranya di bidang pembangunan fisik mencapai Rp88 miliar yang terdiri dari dana alokasi umum di bidang pekerjaan umum Rp54 miliar lebih dan total dana alokasi khusus fisik Rp34 miliar.