Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nyoman Radiarta memaparkan instrumen yang digagas untuk mendukung tercapainya target kebijakan ekonomi biru.
Nyoman menjelaskan pemerintah mengembangkan infrastruktur ocean big data yang dibangun menggunakan teknologi pemantauan yang berbasis di pesisir, laut, dan udara.
"Contohnya radar, sensor pengukuran kualitas air, drone bawah laut, drone udara, dan nano satelite. Data dari kapal penangkap ikan bisa dikirim secara daring melalui penggunaan e-PIT," kata Nyoman dalam kegiatan 8th China-Southeast Asian Countries Marine Cooperation Forum di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, sistem ocean big data dapat membantu proses pembuatan kebijakan untuk mengatur dan memantau sumber daya di ekosistem maritim dan pesisir.
Instrumen berikutnya adalah Neraca Sumber Daya Laut atau Ocean Accounting yang digunakan sebagai indikator untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya maritim.
"Alat ini dapat mengukur setiap aktivitas di ruang maritim mulai dari pemanfaatan, polusi, dan kerusakan untuk upaya konservasi, rehabilitasi, dan resolusi," ujarnya.
Selain itu, kata Nyoman, Neraca Sumber Daya Laut dapat memprediksi dampak dari kegiatan penangkapan ikan, pemanfaatan ruang maritim, serta kualitas dan fungsi lingkungan maritim dalam jangka menengah maupun panjang.
"Secara spesifik, untuk memantau aktivitas kapal penangkap ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan Integrated Maritime Intelligent Platform yang dapat mengidentifikasi kapal, mengeluarkan peringatan terkait pelanggaran penangkapan ikan, dan menampilkan indikator kunci terhadap produktivitas penangkapan ikan," papar Nyoman.
Nyoman mendorong keterlibatan pelajar, akademisi, dan peneliti dalam mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru melalui berbagai upaya, seperti mengembangkan dan menerapkan sains dan teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menggalakkan riset dan inovasi produktif.
"Selain itu, berkontribusi terhadap pelayanan masyarakat seperti melatih para nelayan Indonesia," imbuhnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KKP paparkan instrumen pendukung kebijakan ekonomi biru
Nyoman menjelaskan pemerintah mengembangkan infrastruktur ocean big data yang dibangun menggunakan teknologi pemantauan yang berbasis di pesisir, laut, dan udara.
"Contohnya radar, sensor pengukuran kualitas air, drone bawah laut, drone udara, dan nano satelite. Data dari kapal penangkap ikan bisa dikirim secara daring melalui penggunaan e-PIT," kata Nyoman dalam kegiatan 8th China-Southeast Asian Countries Marine Cooperation Forum di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, sistem ocean big data dapat membantu proses pembuatan kebijakan untuk mengatur dan memantau sumber daya di ekosistem maritim dan pesisir.
Instrumen berikutnya adalah Neraca Sumber Daya Laut atau Ocean Accounting yang digunakan sebagai indikator untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya maritim.
"Alat ini dapat mengukur setiap aktivitas di ruang maritim mulai dari pemanfaatan, polusi, dan kerusakan untuk upaya konservasi, rehabilitasi, dan resolusi," ujarnya.
Selain itu, kata Nyoman, Neraca Sumber Daya Laut dapat memprediksi dampak dari kegiatan penangkapan ikan, pemanfaatan ruang maritim, serta kualitas dan fungsi lingkungan maritim dalam jangka menengah maupun panjang.
"Secara spesifik, untuk memantau aktivitas kapal penangkap ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan Integrated Maritime Intelligent Platform yang dapat mengidentifikasi kapal, mengeluarkan peringatan terkait pelanggaran penangkapan ikan, dan menampilkan indikator kunci terhadap produktivitas penangkapan ikan," papar Nyoman.
Nyoman mendorong keterlibatan pelajar, akademisi, dan peneliti dalam mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru melalui berbagai upaya, seperti mengembangkan dan menerapkan sains dan teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menggalakkan riset dan inovasi produktif.
"Selain itu, berkontribusi terhadap pelayanan masyarakat seperti melatih para nelayan Indonesia," imbuhnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KKP paparkan instrumen pendukung kebijakan ekonomi biru