Baku (ANTARA) - PT PLN (Persero) berkomitmen menjalankan transisi energi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat mencapai 8%. Hal ini searah dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menuju swasembada energi berkelanjutan di Tanah Air.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (_energy security_) melalui transisi energi.
"Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi, _green economy_ dan _blue economy,_ serta harus mendukung visi kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%," ungkap Eniya dalam panel pada COP 29, Selasa (12/11).
Eniya memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 13,8 terawatt (TW).
"Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan. Karena sebentar lagi kami akan meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN," paparnya.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber EBT sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Mencapai pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujar Evy.
Saat ini, kata Evy, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada tahun 2040. Selain itu, Perseroan juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk _Green Enabling Transmission Line_ sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) agar mampu menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat _demand_.
Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi _Smart Grid_ agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT _intermittent_ seperti PLTS dan PLTB.
"Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian. Inisiatif ini akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. Industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan, misalnya produsen PLTS dan baterai, akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal," jelas Evy.
Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. Mengingat, di sana telah direncanakan untuk dibangun beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.
"Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional. Penambahan kapasitas pembangkit satu gigawatt yang direncanakan di Papua saja diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240%," kata Evy.*
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (_energy security_) melalui transisi energi.
"Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi, _green economy_ dan _blue economy,_ serta harus mendukung visi kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%," ungkap Eniya dalam panel pada COP 29, Selasa (12/11).
Eniya memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 13,8 terawatt (TW).
"Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan. Karena sebentar lagi kami akan meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN," paparnya.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber EBT sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Mencapai pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujar Evy.
Saat ini, kata Evy, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada tahun 2040. Selain itu, Perseroan juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk _Green Enabling Transmission Line_ sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) agar mampu menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat _demand_.
Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi _Smart Grid_ agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT _intermittent_ seperti PLTS dan PLTB.
"Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian. Inisiatif ini akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. Industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan, misalnya produsen PLTS dan baterai, akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal," jelas Evy.
Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. Mengingat, di sana telah direncanakan untuk dibangun beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.
"Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional. Penambahan kapasitas pembangkit satu gigawatt yang direncanakan di Papua saja diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240%," kata Evy.*