Solok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat ikut menyukseskan program Jaksa Garda (Jaga) Desa sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan menekan permasalahan yang dihadapi para kepala desa atau wali nagari.
Penjabat Sementara Bupati Solok Akbar Ali di Solok, Sabtu, mengapresiasi langkah dilakukan jajaran kejati karena telah memberikan perhatian khusus dalam memanfaatkan pengelolaan pertanggungjawaban dana desa/nagari.
Ia mengatakan saat pembangunan itu dilakukan dari pinggiran, maka desa/nagari yang dijadikan sebagai garda terdepan dalam memperkokoh pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
"Program ini digunakan oleh para perangkat nagari untuk bertanya kepada kejaksaan jika ada suatu hal yang dihadapi dalam pengelolaan pemanfaatan dana desa yang masih belum jelas," katanya.
Sekda Kabupaten Solok Medison mengatakan daerah setempat salah satu dari kabupaten/kota di Sumatera Barat yang ikut menyukseskan program Jaksa Garda (Jaga) Desa.
Program ini adalah bentuk peran kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan, dalam pemanfaatan dana desa.
Selain itu, mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa serta meminimalisasi permasalahan yang dihadapi perangkat nagari, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat nagari.
"Ada kecenderungan penyalahgunaan dana desa karena ketidakpahaman aparat nagari terhadap aturan dan ketentuan penggunaan dana desa," ucap dia.
Untuk itu, sosialisasi dari kejaksaan negeri diharapkan semakin menambah wawasan aparat nagari agar lebih baik dan optimal dalam mengelola dana desa/nagari, serta mampu menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban setiap akhir kegiatan.
"Kepada Pemerintah Provinsi Sumbar kami menyampaikan apresiasi karena telah menggagas program ini dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat," ujar dia.
Pemkab Solok akan mendukung seluruh program Provinsi Sumbar dalam rangka menyempurnakan dan menyelamatkan program yang masuk ke nagari sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di nagari.
Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Provinsi Sumbar Mahdianur mengatakan program Jaksa Garda Desa merupakan upaya mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan menekan permasalahan yang dihadapi oleh para kepala desa/wali nagari.
Jaksa Garda Desa membantu wali nagari dalam mengawal pemanfaatan dana yang efektif, akuntabel guna peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di nagari.
Program ini diharapkan menjadi bagian dalam pembinaan hukum kapasitas perangkat nagari karena sebagai pelaksana kebijakan yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan program-program yang dibiayai dana desa.
Program Jaksa Garda Desa menjadi upaya dalam melakukan asistensi dan bimbingan penyuluhan hukum bagi para aparatur dan masyarakat. Hal ini juga bisa menjadi solusi dan preventif untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.
Kapasitas perangkat nagari sebagai pelaksana kebijakan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan program-program yang dibiayai oleh dana desa.
Ia berharap, dengan kerja sama dan kolaborasi yang efektif antarperangkat desa dengan kejaksaan dapat mengefektifkan pemanfaatan dana desa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, serta peningkatan sumber daya manusia di nagari.
Penjabat Sementara Bupati Solok Akbar Ali di Solok, Sabtu, mengapresiasi langkah dilakukan jajaran kejati karena telah memberikan perhatian khusus dalam memanfaatkan pengelolaan pertanggungjawaban dana desa/nagari.
Ia mengatakan saat pembangunan itu dilakukan dari pinggiran, maka desa/nagari yang dijadikan sebagai garda terdepan dalam memperkokoh pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
"Program ini digunakan oleh para perangkat nagari untuk bertanya kepada kejaksaan jika ada suatu hal yang dihadapi dalam pengelolaan pemanfaatan dana desa yang masih belum jelas," katanya.
Sekda Kabupaten Solok Medison mengatakan daerah setempat salah satu dari kabupaten/kota di Sumatera Barat yang ikut menyukseskan program Jaksa Garda (Jaga) Desa.
Program ini adalah bentuk peran kejaksaan dalam memberikan pendampingan, pengawalan, dalam pemanfaatan dana desa.
Selain itu, mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa serta meminimalisasi permasalahan yang dihadapi perangkat nagari, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat nagari.
"Ada kecenderungan penyalahgunaan dana desa karena ketidakpahaman aparat nagari terhadap aturan dan ketentuan penggunaan dana desa," ucap dia.
Untuk itu, sosialisasi dari kejaksaan negeri diharapkan semakin menambah wawasan aparat nagari agar lebih baik dan optimal dalam mengelola dana desa/nagari, serta mampu menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban setiap akhir kegiatan.
"Kepada Pemerintah Provinsi Sumbar kami menyampaikan apresiasi karena telah menggagas program ini dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat," ujar dia.
Pemkab Solok akan mendukung seluruh program Provinsi Sumbar dalam rangka menyempurnakan dan menyelamatkan program yang masuk ke nagari sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di nagari.
Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Provinsi Sumbar Mahdianur mengatakan program Jaksa Garda Desa merupakan upaya mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan menekan permasalahan yang dihadapi oleh para kepala desa/wali nagari.
Jaksa Garda Desa membantu wali nagari dalam mengawal pemanfaatan dana yang efektif, akuntabel guna peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di nagari.
Program ini diharapkan menjadi bagian dalam pembinaan hukum kapasitas perangkat nagari karena sebagai pelaksana kebijakan yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan program-program yang dibiayai dana desa.
Program Jaksa Garda Desa menjadi upaya dalam melakukan asistensi dan bimbingan penyuluhan hukum bagi para aparatur dan masyarakat. Hal ini juga bisa menjadi solusi dan preventif untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.
Kapasitas perangkat nagari sebagai pelaksana kebijakan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan program-program yang dibiayai oleh dana desa.
Ia berharap, dengan kerja sama dan kolaborasi yang efektif antarperangkat desa dengan kejaksaan dapat mengefektifkan pemanfaatan dana desa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, serta peningkatan sumber daya manusia di nagari.