Bukittinggi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat meningkatkan upaya percepatan penurunan angka Stunting melalui gerakan pelayanan kesehatan dari pintu ke pintu atau disebut dengan istilah "Door to Door".
Hal itu ditegaskan Pjs Wako Bukittinggi Hani Syopiar Rustam dalam rapat koordinasi terkait upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting, Selasa.
"Intensifkan program kunjungan lapangan tim kesehatan untuk berikan pelayanan kesehatan dan edukasi dari rumah ke rumah atau door to door," kata Hani.
Ia menginstruksikan untuk meningkatkan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat menggunakan media elektronik dan medsos.
"Program pelayanan imunisasi dasar lengkap juga harus segera dituntaskan, datangi PAUD dan sekolah untuk imunisasi," katanya.
Menurutnya, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2024 segera dirampungkan dan tetap menjadi prioritas daerah di tahun 2025.
Wako menyebut target Prevalensi stunting yang termaktub dalam RPJMD Bukittinggi, 12,5 persen di tahun 2023 dan 11,6 persen di tahun 2024.
"Target 10,8 persen tahun 2025, dan 10 persen di tahun 2026. Dinas terkait pun, telah melakukan audit kasus stunting (AKS) yang dilaksanakan setiap tahun," kata Wako.
Ia merinci dinamika kasus stunting di Bukittinggi terjadi beberapa faktor penyebab antara lain yaitu pernikahan yang tidak memadai faktor individu seperti kurangnya kesiapan untuk hamil dan menjadi orang tua, perokok pasif, dan faktor kesadaran kesehatan masyarakat.
"Faktor sosial ekonomi pun menjadi penyebabnya, seperti rumah tidak layak, rumah kontrakan tidak layak huni, penghasilan tidak cukup, gizi keluarga tidak terpenuhi," kata Hani Syopiar Rustam.
Hal itu ditegaskan Pjs Wako Bukittinggi Hani Syopiar Rustam dalam rapat koordinasi terkait upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting, Selasa.
"Intensifkan program kunjungan lapangan tim kesehatan untuk berikan pelayanan kesehatan dan edukasi dari rumah ke rumah atau door to door," kata Hani.
Ia menginstruksikan untuk meningkatkan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat menggunakan media elektronik dan medsos.
"Program pelayanan imunisasi dasar lengkap juga harus segera dituntaskan, datangi PAUD dan sekolah untuk imunisasi," katanya.
Menurutnya, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2024 segera dirampungkan dan tetap menjadi prioritas daerah di tahun 2025.
Wako menyebut target Prevalensi stunting yang termaktub dalam RPJMD Bukittinggi, 12,5 persen di tahun 2023 dan 11,6 persen di tahun 2024.
"Target 10,8 persen tahun 2025, dan 10 persen di tahun 2026. Dinas terkait pun, telah melakukan audit kasus stunting (AKS) yang dilaksanakan setiap tahun," kata Wako.
Ia merinci dinamika kasus stunting di Bukittinggi terjadi beberapa faktor penyebab antara lain yaitu pernikahan yang tidak memadai faktor individu seperti kurangnya kesiapan untuk hamil dan menjadi orang tua, perokok pasif, dan faktor kesadaran kesehatan masyarakat.
"Faktor sosial ekonomi pun menjadi penyebabnya, seperti rumah tidak layak, rumah kontrakan tidak layak huni, penghasilan tidak cukup, gizi keluarga tidak terpenuhi," kata Hani Syopiar Rustam.