Sawahlunto (ANTARA) -
KPU Kota Sawahlunto, Sumatera Barat meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar menerapkan seleksi yang optimal dalam menjaring Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Sawahlunto Evildo Ramance, dalam pemaparannya di kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan KPPS di Batusangkar, Sabtu menyebut KPPS mempunyai tugas yang berat dan peran yang strategis sehingga harus dipastikan benar-benar dikerjakan oleh orang yang kompeten dan berintegritas.
"Ini demi lancar dan suksesnya kinerja kita bersama, maka dalam memilih KPPS ini harus tegas dan profesional. Sehingga yang terpilih nanti adalah orang-orang yang bisa bekerja sama, bisa mendukung tugas penyelenggaraan terutama di momen pemungutan suara," kata dia.
Untuk itu dia menegaskan kembali poin-poin kriteria dan persyaratan yang perlu dipenuhi oleh kandidat KPPS tersebut kepada sebanyak 208 orang PPK dan PPS se-Kota Sawahlunto yang menjadi peserta Rakor Pembentukan KPPS.
Evildo Ramance juga mengingatkan agar KPPS yang dibentuk bersedia dan berkomitmen memiliki kesamaan visi dan kesatuan komando dengan jajaran PPK dan PPS.
"Pada Pemilu Legislatif kemaren itu sempat ada KPPS yang kurang koordinasi dengan PPK/PPS sehingga mereka berbeda pendapat. Ini jadi evaluasi, untuk Pilkada nanti kita cegah jangan ada lagi yang tidak satu arahan," katanya.
Ia kemudian menyebut agar diwaspadai resiko konflik kepentingan/politik yang bisa 'menyandera' personel KPPS.
Yakni terkait bahwa dari KPPS tersebut mungkin ada hubungan keluarga/pertemanan dengan tim sukses atau pasangan calon kepala daerah.
"Jadi harus diawasi dan dipastikan seperti apa komitmen serta integritas dari KPPS ini agar tidak terpengaruh kepentingan apa pun dari lingkungan teman atau keluarga mereka," kata dia.
Sementara Komisioner dan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sawahlunto Rika Arnelia menyampaikan KPPS dihimbau untuk berkomitmen bagaimana mendukung Pilkada Gubernur dan Wali Kota Tahun 2024 di Sawahlunto bisa diselenggarakan tanpa Pemungutan Suara Ulang (PSU).
"Resiko dari PSU Pilkada adalah dilaksanakan tanpa ada honorarium tambahan. Jadi tidak seperti PSU DPD kemaren yang memang dibayarkan honornya, berbeda nanti kalau Pilkada ada PSU itu jajaran yang bertugas dalam pemungutan suara tidak ada menerima honor," ujarnya merinci.
Ia menambahkan petugas pemungutan suara baru bisa memperoleh honor tambahan apabila melakukan PSU yang didasarkan pada keputusan dari hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK).