Padang (ANTARA) - Direktur Tindakan Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia Wahyu Widodo menegaskan pentingnya peranan sektor ekspor bagi keberlanjutan perekonomian Indonesia pascapandemi COVID-19 hingga di tengah ketidakpastian global.
"Program Merdeka Ekspor sangat relevan dengan strategi. Sebab, dalam konteks globalisasi yang semakin mendalam, ekspor bukan lagi sekadar opsi melainkan kebutuhan mutlak bagi keberlanjutan ekonomi nasional Indonesia," kata Direktur Tindakan Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia Wahyu Widodo di Padang, Jumat.
Widodo mengatakan, salah satu strategi pemerintah dalam memulihkan perekonomian negara yaitu membuat program Merdeka Ekspor. Kebijakan di sektor ekspor ini diluncurkan pada 2012 oleh kepala negara.
Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan komitmen kebutuhan ekspor sebagai upaya membangkitkan perekonomian Indonesia pascapandemi COVID-19. Visi misi program Merdeka Ekspor yakni membuat produk ekspor Indonesia yang memiliki harga serta dapat bersaing di pasar internasional.
"Termasuk juga kualitas produk hingga terjaganya pasokan yang berkelanjutan," kata Widodo.
Ia menyakini apabila kebijakan ekspor tersebut dilakukan dengan maksimal maka akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Merdeka Ekspor secara langsung juga akan menggerakkan ekonomi di provinsi, kabupaten dan kota di tanah air.
Khusus di Ranah Minang Balai Karantina Indonesia melihat adanya potensi ekspor yang signifikan terutama bidang perikanan. Hal itu misalnya ikan, udang, lobster, kepiting laut serta berbagai olahan perikanan daerah memiliki daya saing tinggi di pasaran.
Berdasarkan data, hingga Juni 2024 ekspor kerapu ke Hong Kong mencapai Rp60 miliar lebih. Balai Karantina mendorong pemerintah provinsi untuk terus mengoptimalkan sumber daya yang ada termasuk mengembangkan perikanan di daerah lainnya.
"Rata-rata Sumatera Barat bisa mengekspor ikan kerapu ke Hong Kong dua sampai tiga kali dalam setahun dengan berat 40 ton hingga 60 ton. Total nilainya berkisar Rp7,2 miliar hingga Rp10 miliar," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Balai Karantina tegaskan ekspor mutlak bagi keberlanjutan ekonomi RI
"Program Merdeka Ekspor sangat relevan dengan strategi. Sebab, dalam konteks globalisasi yang semakin mendalam, ekspor bukan lagi sekadar opsi melainkan kebutuhan mutlak bagi keberlanjutan ekonomi nasional Indonesia," kata Direktur Tindakan Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia Wahyu Widodo di Padang, Jumat.
Widodo mengatakan, salah satu strategi pemerintah dalam memulihkan perekonomian negara yaitu membuat program Merdeka Ekspor. Kebijakan di sektor ekspor ini diluncurkan pada 2012 oleh kepala negara.
Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan komitmen kebutuhan ekspor sebagai upaya membangkitkan perekonomian Indonesia pascapandemi COVID-19. Visi misi program Merdeka Ekspor yakni membuat produk ekspor Indonesia yang memiliki harga serta dapat bersaing di pasar internasional.
"Termasuk juga kualitas produk hingga terjaganya pasokan yang berkelanjutan," kata Widodo.
Ia menyakini apabila kebijakan ekspor tersebut dilakukan dengan maksimal maka akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Merdeka Ekspor secara langsung juga akan menggerakkan ekonomi di provinsi, kabupaten dan kota di tanah air.
Khusus di Ranah Minang Balai Karantina Indonesia melihat adanya potensi ekspor yang signifikan terutama bidang perikanan. Hal itu misalnya ikan, udang, lobster, kepiting laut serta berbagai olahan perikanan daerah memiliki daya saing tinggi di pasaran.
Berdasarkan data, hingga Juni 2024 ekspor kerapu ke Hong Kong mencapai Rp60 miliar lebih. Balai Karantina mendorong pemerintah provinsi untuk terus mengoptimalkan sumber daya yang ada termasuk mengembangkan perikanan di daerah lainnya.
"Rata-rata Sumatera Barat bisa mengekspor ikan kerapu ke Hong Kong dua sampai tiga kali dalam setahun dengan berat 40 ton hingga 60 ton. Total nilainya berkisar Rp7,2 miliar hingga Rp10 miliar," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Balai Karantina tegaskan ekspor mutlak bagi keberlanjutan ekonomi RI