Padang (ANTARA) -
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah dan Anggota DPR RI Dapil Sumbar, Andre Rosiade sambangi Kantor Kementerian PUPR untuk memperjuangkan percepatan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur strategis di Sumbar. Kedatangannya, diterima langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjend) Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra berserta sejumlah direktur dan jajaran.
Mahyeldi menyebut, kedatangannya dengan Andre Rosiade merupakan bentuk kolaborasi dan sinergitas lintas tokoh di Sumbar dalam mengupayakan percepatan pembangunan daerah. Tidak hanya itu, Mahyeldi juga menyertakan sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar dalam pertemuan tersebut.
“Kami hadir bersama Bapak Andre Rosiade kesini, untuk menindaklanjuti sejumlah proyek infrastruktur strategis di Sumbar. Alhamdulillah, semua usulan kita, mendapat respon positif dan dukungan dari Pak Dirjend,” terang Mahyeldi usai pertemuan di Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Mahyeldi merinci, sejumlah proyek infrastruktur strategis yang sempat dibahas dalam pertemuan dengan Dirjend Bina Marga itu antara lain, rencana pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, kelanjutan pembangunan Jalan Tol, jalan dan jembatan akses menuju Teluk Tapang dan juga pembangunan jalan dan jembatan di Air Dingin Kabupaten Solok yang rusak akibat aktivitas penambangan.
“Termasuk usulan pembangunan jalan daerah di sejumlah kabupaten/kota di Sumbar, itu tadi juga kita bahas,” ungkap Mahyeldi.
Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPR RI Dapil Sumbar, Andre Rosiade, menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan di Kawasan Air Dingin sangat dibutuhkan masyarakat dan aktivitas tambang yang selama ini menjadi kendala pun, sudah ditertibkan Gubernur Sumbar. Sehingga ia menilai, saat ini proses perbaikan sudah bisa dikerjakan.
“Artinya dengan adanya surat gubernur dan telah masuknya usulan dari pihak balai. Maka kami mohon kepada Pak Dirjend agar tahun 2025 usulan itu bisa dieksekusi. Kalau bisa tahun 2024 lebih baik, agar manfaatnya juga bisa segera dirasakan masyarakat mengingat kondisinya saat ini cukup parah,” ucap Andre Rosiade.
Menjawab permintaan Andre tersebut, Dirjend Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra memastikan pada tahun 2025 nanti, pembangunan jalannya sudah mulai dilaksanakan. “Minimum kita upayakan lelang dini di Oktober 2024 ini. Tahun 2025 mulai masuk penanganan. Kita sepakati saja pengerjaannya multi years,” ungkap Dirjend Bina Marga Kementerian PUPR.
Terkait dengan rencana pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, Dirjend Bina Marga mengungkapkan, pada 13 September 2024 nanti, pemenang lelang proyeknya akan diumumkan. Setelah itu, direncanakan peletakan batu pertamanya, akan dilakukan pada November nanti oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Terkait Sitinjau Lauik, kita kordinasikan dan komunikasikan dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, penetapan lelangnya pada 13 September 2024. Mudah mudahan lancar tidak ada masalah. Terkait dengan rencana peletakan batu pertama oleh Presiden nanti kita lihat schedule kita coba cocokkan dan sesuaikan,, mudah-mudahan bisa November” terang Rachman.
Rachman juga menyampaikan pesan kepada Gubernur Mahyeldi dan Andre Rosiade, agar mendukung proses pembebasan lahannya. Karena, biasanya setelah penandatanganan kontrak, ada hal yang menjadi tugas bersama, yakni terkait pembebasan lahan.
Rachman juga mengapresiasi sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan Pemprov Sumbar untuk meminimalisir kerusakan infrastruktur jalan di Sumbar. Sehingga, fokus pemerintah tidak lagi tentang upaya pencegahan tapi bisa lebih fokus kepada sisi perencanaan dan pembiayaan.
Selain masalah jalan Air Dingin, Fly Over Sitinjau, sambung Rachman, pihaknya juga telah menerima beberapa item usulan pembangunan insfrastruktur lainnya dari Sumbar. Saat ini usulan tersebut sedang dalam proses evaluasi, sebelum nantinya akan dibahas secara lebih detail.
“Ada beberapa item usulan dari Sumbar yang kini tengah dalam tahap evaluasi, seperti adanya longsoran di 20 titik, juga ada jembatan yang hancur. Termasuk konstruksi jalan 18 kilometer. Semua itu nanti akan kami bahas lebih detail, kalau semua usulan itu disetujui, diperkirakan pengerjaannya butuh tiga tahun,” terangnya.
Khusus untuk pembangunan jalan daerah, Rachman mengungkapkan, awalnya untuk pembangunan jalan daerah ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun, kemudian berkurang menjadi Rp7,8 triliun dan sekarang tinggal lagi Rp900 miliar. “Dengan anggaran yang tinggal Rp900 miliar, sulit kita programkan. Namun, meski demikian kita sudah selamatkan anggaran untuk Sumbar, yang beberapa waktu lalu telah kita salurkan” ungkapnya.
Rachman mengungkapkan, untuk pembangunan jalan daerah di Sumbar, ruas jalan yang telah dilakukan reservasi, yakni Jalan Bawan Tuo-Padang Bio-bio di Kabupaten Agam, rusa jalan Piobang-Koto Panjang dan Tanjung Pati-Simalanggang di Kabupaten Limapuluh Kota. “Jalan daerah kabupaten ini nilainya Rp25 miliar. Jadi ada tiga kegiatan dua paket nantinya,” terangnya.
Sementara terkait kelanjutan pembangunan akses jalan ke Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Rachman mengatakan, sisa panjang 5 kilometer yang belum selesai akan dituntaskan secepatnya. Ia menambahkan, ada usulan baru terkait kelanjutan akses Teluk Tapang Bungo Tanjung. Rachman mengatakan pihaknya sudah meminta BPJN Sumbar menindaklanjuti. Hasilnya BPJN Sumbar mengusulan anggaran untuk pembangunan jalan sepanjang Rp8,8 kilometer.
“Dalam pembangunannya, ada tiga jembatan yang belum terbangun. Dari data yang ditindaklanjuti, desain masih disiapkan. Izin pinjam pakai lahan hutan belum ada. Kami minta bantuan Pak Gubernur untuk menyegerakan ini. Juga ada jalan yang juga dimanfaatkan angkutan tambang sepanjang 5,6 kilometer. Kita minta daerah untuk penanganannya,” terangnya.
Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut juga menyinggung pembangunan jalan di Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang. Rachman mengungkapkan, pihaknya sudah mencoba mecari pos dana untuk kelanjutan pembangunannya. Saat ini, upaya itu masih berproses, kebutuhannya lebih kurang Rp 400 miliar.
“Pos dananya kita usahakan. Progres pembangunannya sudah 40 persen. Diusahakan selesai akhir Oktober 2024. Ada beberapa kendala dalam pembangunannya. Seperti ada masyarakat yang memaksa lewat yang mengganggu konstruksi. Tapi itu sudah bisa diselesaikan,” terangnya.
Sedangkan terkait kelanjutan pembangunan jalan tol, Rachman menegaskan, yang perlu didorong saat ini kelanjutan pembangunan Jalan Tol Ruas Payakumbuh-Pangkalan menggunakan pembiayaan JICA dari Jepang.
“Untuk ruas tol Payakumbuh-Pangkalan, akhir tahun ini proses desain terowongannya akan kita mulai,”terangnya.
Dalam rangka mensukseskan sejumlah rencana pembangunan tersebut, Rachman meminta komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, untuk saling support, mulai dari Kementerian PUPR dengan Pemprov Sumbar dan DPR RI serta masyarakat.
“Kita berharap seluruh pihak bisa bersinergi, berkomunikasi intens. Agar setiap isu-isu yang berkembang dapat segera teratasi. Kita semua kita harap bisa bergerak optimal sesuai kewenangannya,” harap Dirjend Bina Marga, Rachman.
Sementara Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Nyoman Suaryana mengungkapkan, untuk jalan di Air Dingin ini sebenarnya ada paketnya, yakni paket pemeliharaan rutin dengan anggaran mencapai Rp14 miliar. Tapi anggaran itu, dinilainya belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan jalan Air Dingin.
“Kita rencanakan pembangunan untuk jembatannya kurang lebih kebutuhannya Rp19 miliar. Untuk Jalannya anggarannya besar, sehingga peket pemiliharaan tidak cukup, maka akan kita coba usulkan bertahap,” terangnya.
Menindaklanjuti permintaan Dirjend Bina Marga terkait dukungan dalam proses pembebasan lahan, Gubernur Mahyeldi dan Andre Rosiade sama-sama menyatakan kesiapannya. Keduanya berkomitmen akan turun langsung ke tengah masyarakat.
“InsyaAllah kita akan dukung segala upaya untuk percepatan rencana ini, saya juga akan minta seluruh jajaran di Pemprov Sumbar untuk bergerak optimal,” tegas Mahyeldi
“Kita siap berbagi tugas dengan Pak Gubernur. Saya berharap proses penetapan pemenang tender Fy Over Sitinjau Lauik 13 September nanti lancar, sehingga peletakan batu pertamanya bisa Bulan November 2024. Termasuk pembangunan jalan di Air Dingin, kita berharap prosesnya dapat dimulai sesegera mungkin. Saya akan berkordinasi dengan PT HKI dan Pak Gubernur juga akan menyelesaikan proses izin alih fungsi hutan lindungnya,” tegas Andre Rosiade.
Tampak hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, di antaranya Kepala Dinas BMCKTR, Era Sukma Munaf; Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Mursalim; Kepala Badan Penghubung, Aschari Cahyaditama. *