Simpang Empat (ANTARA) - Anggota DPR RI Rezka Oktaberia menekankan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2024.
"Kita ingin pastikan kesiapan Bawaslu untuk pengawasan Pilkada 2024. Tidak saja saat pencoblosan tetapi sejak tahapan berjalan saat ini harus di awasi," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Bawaslu Pasaman Barat, Senin.
Ia mengatakan penting bagi DPR RI untuk memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Lalu pengawasan terhadap terhadap netralitas aparatur sipil negara dan langkah pencegahan yang dilakukan agar pelaksanaan pemilu berjalan secara demokrasi, jujur, adil dan bebas politik uang.
"Bawaslu harus bekerja keras mengawasi semua tahapan Pilkada 2024. Lakukan langkah-langkah pengawasan yang ketat agar semua pelanggaran dapat dicegah," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga etika penyelenggara pemilu dan menjaga demokrasi untuk sukseskan Pilkada 2024 di Pasaman Barat.
Ketua Bawaslu Pasaman Barat Wanhar mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan pengawasan pemilu agar berjalan aman dan lancar.
"Terkait tentang politik uang yang marak di Pasaman Barat, pihaknya sudah berkali-kali memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui sosialisasi serta memberi edukasi melalui media sosial dan juga media massa," katanya.
Ia mengharapkan dukungan semua pihak dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat diharapkan dan membantu Bawaslu.
Komisioner Bawaslu Beldia Putra menambahkan banyaknya masyarakat yang menerima politik uang dari oknum calon legislatif bukan karena masyarakat mengalami kekurangan ekonomi, namun kurangnya kesadaran dan mental moralitas terhadap hal itu.
"Kedepannya tentu kita berharap adanya kesadaran masyarakat untuk menghindari politik uang. Kita akan terus sosialisasikan kemasyarakat," sebutnya. ***2***
"Kita ingin pastikan kesiapan Bawaslu untuk pengawasan Pilkada 2024. Tidak saja saat pencoblosan tetapi sejak tahapan berjalan saat ini harus di awasi," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Bawaslu Pasaman Barat, Senin.
Ia mengatakan penting bagi DPR RI untuk memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Lalu pengawasan terhadap terhadap netralitas aparatur sipil negara dan langkah pencegahan yang dilakukan agar pelaksanaan pemilu berjalan secara demokrasi, jujur, adil dan bebas politik uang.
"Bawaslu harus bekerja keras mengawasi semua tahapan Pilkada 2024. Lakukan langkah-langkah pengawasan yang ketat agar semua pelanggaran dapat dicegah," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga etika penyelenggara pemilu dan menjaga demokrasi untuk sukseskan Pilkada 2024 di Pasaman Barat.
Ketua Bawaslu Pasaman Barat Wanhar mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan pengawasan pemilu agar berjalan aman dan lancar.
"Terkait tentang politik uang yang marak di Pasaman Barat, pihaknya sudah berkali-kali memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui sosialisasi serta memberi edukasi melalui media sosial dan juga media massa," katanya.
Ia mengharapkan dukungan semua pihak dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat diharapkan dan membantu Bawaslu.
Komisioner Bawaslu Beldia Putra menambahkan banyaknya masyarakat yang menerima politik uang dari oknum calon legislatif bukan karena masyarakat mengalami kekurangan ekonomi, namun kurangnya kesadaran dan mental moralitas terhadap hal itu.
"Kedepannya tentu kita berharap adanya kesadaran masyarakat untuk menghindari politik uang. Kita akan terus sosialisasikan kemasyarakat," sebutnya. ***2***