Padang (ANTARA) - Dinas Kehutanan Sumatera Barat menggelar pelatihan dan sertifikasi remote pilot drone untuk mendukung pengawasan di sektor kehutanan dan lahan dalam mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy di Padang, Minggu, mengatakan pelatihan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengambilan data, monitoring, dan evaluasi lapangan secara lebih efektif.
"Kemajuan teknologi yang semakin pesat menuntut kita untuk terus beradaptasi. Kalau bisa pelatihan semacam ini dapat diperluas ke berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," katanya.
Pada kesempatan itu Wakil Gubernur juga mengumumkan pembentukan komunitas "Pilot Drone Rimbawan Sumbar" untuk memperkuat pengelolaan hutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal.
"Kita berharap ke depan dengan adanya komunitas ini, pengawasan bidang kehutanan juga semakin baik," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan pelatihan itu diikuti oleh 42 pilot drone dari berbagai instansi di antaranya Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Kehutanan.
Pelatihan ini juga didukung oleh NUSADRONE (PT. Lingkar Nusa Teknologi) sebagai instruktur, yang telah berkontribusi signifikan dalam pengembangan keahlian para peserta.
Yozarwardi menyebut pelatihan itu juga menjadi implementasi dari komitmen yang ditetapkan secara nasional atau yang lebih dikenal Nationally Determined Contribution (NDC).
NDC merupakan sebuah komitmen yang dibuat oleh negara-negara pihak yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim global.
"Sektor Forest and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diyakini menjadi sektor andalan Indonesia di dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, sehingga perlu diambil kebijakan untuk mendukung sektor ini," katanya.
Kebijakan dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca untuk mengendalikan perubahan iklim dengan program Nasional “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030” ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang sudah mencapai net zero emission sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030.
Diproyeksikan sektor FOLU akan berkontribusi hampir 60 persen dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia melalui upaya sendiri.*
Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy di Padang, Minggu, mengatakan pelatihan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengambilan data, monitoring, dan evaluasi lapangan secara lebih efektif.
"Kemajuan teknologi yang semakin pesat menuntut kita untuk terus beradaptasi. Kalau bisa pelatihan semacam ini dapat diperluas ke berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," katanya.
Pada kesempatan itu Wakil Gubernur juga mengumumkan pembentukan komunitas "Pilot Drone Rimbawan Sumbar" untuk memperkuat pengelolaan hutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal.
"Kita berharap ke depan dengan adanya komunitas ini, pengawasan bidang kehutanan juga semakin baik," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan pelatihan itu diikuti oleh 42 pilot drone dari berbagai instansi di antaranya Dinas Pertanian, Bappeda dan Dinas Kehutanan.
Pelatihan ini juga didukung oleh NUSADRONE (PT. Lingkar Nusa Teknologi) sebagai instruktur, yang telah berkontribusi signifikan dalam pengembangan keahlian para peserta.
Yozarwardi menyebut pelatihan itu juga menjadi implementasi dari komitmen yang ditetapkan secara nasional atau yang lebih dikenal Nationally Determined Contribution (NDC).
NDC merupakan sebuah komitmen yang dibuat oleh negara-negara pihak yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim global.
"Sektor Forest and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diyakini menjadi sektor andalan Indonesia di dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, sehingga perlu diambil kebijakan untuk mendukung sektor ini," katanya.
Kebijakan dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca untuk mengendalikan perubahan iklim dengan program Nasional “Indonesia’s FOLU Net Sink 2030” ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang sudah mencapai net zero emission sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030.
Diproyeksikan sektor FOLU akan berkontribusi hampir 60 persen dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia melalui upaya sendiri.*