Padang (ANTARA) - Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar minta seluruh camat dan lurah setempat untuk berkoordinasi dan memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah 27 November 2024, agar pesta demokrasi di daerah itu bisa berjalan sukses.

"Koordinasi dengan penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kalau ada kebutuhan dalam penyelenggaraan Pilkada, misalnya ruangan untuk pertemuan, camat atau lurah harus fasilitasi demi suksesnya pesta demokrasi," katanya di Padang, Sumatera Barat, Senin malam.

Ia mengatakan hal itu saat peluncuran Tahapan Pemilu Kota Padang 2024 oleh KPU Kota Padang.

Ia menegaskan, bagi camat atau lurah setempat yang kedapatan atau dilaporkan tidak mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan kewenangannya, akan diberikan sanksi.

"Saya sudah sampaikan ini pada Pj Sekda Kota Padang. Jadi jangan sampai ada laporan camat dan lurah yang tidak kooperatif dengan PPK atau PPS," katanya.

Selain itu, katanya, netralitas ASN juga menjadi fokus dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Itu sesuai dengan tugasnya sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota yang ditunjuk.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengimbau calon kontestan dan partai politik untuk mengusung politik santun agar proses pelaksanaan Pilkada bisa sukses hingga tahap akhir.

Sementara itu Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra mengatakan, peluncuran Tahapan Pemilu Kepala Daerah itu dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bahwa tahapan Pilkada setempat telah dimulai

Ia mengatakan, tahapan itu saat ini adalah telah selesainya perekrutan PPK dan PPS pada seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Padang. Tahapan selanjutnya adalah perekrutan Pantarlih.

"Selanjutnya pada 23 Agustus 2024 diumumkan pembukaan pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah pada 22 September 2024. Proses Pemilihan akan dilaksanakan pada 27 November 2024," katanya.

Ia berharap dengan telah dimulainya tahapan Pilkada itu, nantinya akan semakin banyak masyarakat yang menunaikan hak pilihnya di TPS.*