Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama pemerintah pusat terus berupaya mempercepat pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat terdampak banjir lahar dingin guna mengantisipasi kebutuhan gabah pascabencana di daerah itu.
"Memang bencana ini akan berdampak pada produksi beras di Ranah Minang, namun kita akan berupaya mempercepat pemulihan agar tidak mengganggu kebutuhan di masyarakat," kata Sekretaris Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin di Padang, Senin.
Selain menunggu bantuan pemulihan sektor pertanian dari Kementerian Pertanian sebesar Rp33,34 miliar, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang akan menyiapkan skema percepatan penanaman untuk memenuhi kebutuhan padi atau gabah di daerah terdampak bencana.
"Dengan langkah atau upaya percepatan pemulihan di sektor pertanian, kita berharap dampak bencana ini tidak mengganggu produksi padi secara signifikan di Sumbar," harap Ferdinal.
Hanya saja, sambung dia, percepatan di sektor pertanian harus dilakukan setelah pemulihan di daerah terdampak bencana sudah siap secara menyeluruh. Sebab, dikhawatirkan jika terjadi bencana susulan maka pemulihan sektor pertanian menjadi sia-sia.
Berdasarkan data yang disusun oleh pemerintah daerah, komoditas unggulan paling terdampak adalah tanaman hortikultura di antaranya bawang merah dan cabai serta sejumlah tanaman sayuran lainnya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar luas panen padi di Ranah Minang pada 2023 sekitar 300.565 Hektare (Ha). Jumlah itu
mengalami peningkatan 28.682 Ha, atau 10,55 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 sebesar 271.883 Ha.
Kemudian, untuk produksi padi pada tahun yang sama tercatat sebesar 1.482.469 ton gabah kering giling (GKG). Produksi tersebut naik 108.937 ton atau 7,93 persen dibandingkan produksi padi pada 2022 sebesar 1.373.532 ton GKG.
Terakhir, untuk konsumsi pangan penduduk di tahun yang sama mencapai 858.383 ton atau mengalami peningkatan sebanyak 63.077 ton jika dibandingkan dengan tahun 2022 sekitar 795.306 ton.
"Memang bencana ini akan berdampak pada produksi beras di Ranah Minang, namun kita akan berupaya mempercepat pemulihan agar tidak mengganggu kebutuhan di masyarakat," kata Sekretaris Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin di Padang, Senin.
Selain menunggu bantuan pemulihan sektor pertanian dari Kementerian Pertanian sebesar Rp33,34 miliar, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang akan menyiapkan skema percepatan penanaman untuk memenuhi kebutuhan padi atau gabah di daerah terdampak bencana.
"Dengan langkah atau upaya percepatan pemulihan di sektor pertanian, kita berharap dampak bencana ini tidak mengganggu produksi padi secara signifikan di Sumbar," harap Ferdinal.
Hanya saja, sambung dia, percepatan di sektor pertanian harus dilakukan setelah pemulihan di daerah terdampak bencana sudah siap secara menyeluruh. Sebab, dikhawatirkan jika terjadi bencana susulan maka pemulihan sektor pertanian menjadi sia-sia.
Berdasarkan data yang disusun oleh pemerintah daerah, komoditas unggulan paling terdampak adalah tanaman hortikultura di antaranya bawang merah dan cabai serta sejumlah tanaman sayuran lainnya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar luas panen padi di Ranah Minang pada 2023 sekitar 300.565 Hektare (Ha). Jumlah itu
mengalami peningkatan 28.682 Ha, atau 10,55 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 sebesar 271.883 Ha.
Kemudian, untuk produksi padi pada tahun yang sama tercatat sebesar 1.482.469 ton gabah kering giling (GKG). Produksi tersebut naik 108.937 ton atau 7,93 persen dibandingkan produksi padi pada 2022 sebesar 1.373.532 ton GKG.
Terakhir, untuk konsumsi pangan penduduk di tahun yang sama mencapai 858.383 ton atau mengalami peningkatan sebanyak 63.077 ton jika dibandingkan dengan tahun 2022 sekitar 795.306 ton.