Padang Panjang (ANTARA) - Meningkatkan pemahaman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA) Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, gelar Advokasi Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) 2025 bagi OPD di Aula Bappeda setempat, Kamis (25/4).
Kepala DSPPKBPPPA, Drs. Osman Bin Nur, M.Si, menyebutkan kegitan tersebut sebagai salah satu upaya dalam mendorong perencanaan dan penganggaran program kegiatan yang responsif gender.
"Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi salah satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan," kata Osman.
Menurut dia, pengintegrasian gender dalam program pembangunan bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Sehingga tercipta pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.
"Kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman para focal point terhadap penyusunan GAP dan GBS untuk dijadikan acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran program kegiatan yang responsif. Kita berharap kegiatan ini mampu menjadi salah satu solusi untuk meminimalisasi kesenjangan gender. Sehingga dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan,” sebut Osman.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tersusun analisa anggaran yang responsif gender. Setelah selesai nantinya, diharapkan dapat menindaklanjutinya di OPD masing-masing.
Advokasi Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) 2025 diikuti 46 peserta dari 23 OPD dan akan berlangsung selama dua hari ke depan dengan menghadirkan pemateri dari Widyaiswara Diklat Provinsi Sumatera Barat, Dr. Herita Dewi, M.M.
Kepala DSPPKBPPPA, Drs. Osman Bin Nur, M.Si, menyebutkan kegitan tersebut sebagai salah satu upaya dalam mendorong perencanaan dan penganggaran program kegiatan yang responsif gender.
"Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi salah satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan," kata Osman.
Menurut dia, pengintegrasian gender dalam program pembangunan bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Sehingga tercipta pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.
"Kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman para focal point terhadap penyusunan GAP dan GBS untuk dijadikan acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran program kegiatan yang responsif. Kita berharap kegiatan ini mampu menjadi salah satu solusi untuk meminimalisasi kesenjangan gender. Sehingga dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan,” sebut Osman.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tersusun analisa anggaran yang responsif gender. Setelah selesai nantinya, diharapkan dapat menindaklanjutinya di OPD masing-masing.
Advokasi Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) 2025 diikuti 46 peserta dari 23 OPD dan akan berlangsung selama dua hari ke depan dengan menghadirkan pemateri dari Widyaiswara Diklat Provinsi Sumatera Barat, Dr. Herita Dewi, M.M.