Lubuk Basung (ANTARA) - DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam pada 2023 di Aula Utama DPRD setempat, Kamis (28/3).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Edi Busti, Asisten, Anggota DPRD Agam dan kepala OPD.
Dalam penyampaian LKPJ Bupati tersebut, Sekda Agam Edi Busti mengatakan pada 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Agam, dimana program yang dilaksanakan masih terfokus pada mandatori yang harus dipenuhi daerah.
Selanjutnya dalam LPKJ Bupati pada 2023 tersebut dapat diuraikan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,50 triliun yang dialokasikan ke dana bagi hasil sebesar Rp22,104 miliar, dana alokasi umum sebesar Rp777,83 miliar lebih, dana alokasi khusus sebesar Rp302,34 miliar lebih, dan dana desa sebesar Rp86,65 miliar lebih.
"Sementara itu, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,50 triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp1,40 triliun lebih atau 93,31 persen. Capaian realisasi ini secara nominal meningkat dari 2022 sebesar Rp1,38 triliun lebih. Namun secara persentase lebih rendah dari 2022 sebesar 97,37 persen dari target yang ditentukan," katanya.
Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada APBD awal 2023 ditargetkan sebesar Rp210 miliar lebih, pada perubahan APBD 2023 dilakukan penyesuaian terhadap target PAD sebesar Rp221 miliar lebih.
Untuk capaian realisasi PAD 2023 mengalami penurunan dibandingkan 2022, dimana pada 2022 sebesar 96,15 persen, sedangkan 2023 sebesar 66,99 persen.
Edi Busti menambahkan secara umum capaian kinerja utama Pemerintah Daerah pada tingkat sangat tinggi dan tinggi, tidak ada capaian yang berada pada level bawah.
Namun demikian, Ia menyadari terdapat beberapa indikator makro dan kinerja program pembangunan daerah yang pencapaiannya belum optimal.
"Hal ini antara lain disebabkan oleh pengaruh fluktuasi perekonomian global dan kemampuan penganggaran daerah. Mari kita terus meningkatkan kerjasama serta saling berkolaborasi dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam," katanya.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Edi Busti, Asisten, Anggota DPRD Agam dan kepala OPD.
Dalam penyampaian LKPJ Bupati tersebut, Sekda Agam Edi Busti mengatakan pada 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Agam, dimana program yang dilaksanakan masih terfokus pada mandatori yang harus dipenuhi daerah.
Selanjutnya dalam LPKJ Bupati pada 2023 tersebut dapat diuraikan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,50 triliun yang dialokasikan ke dana bagi hasil sebesar Rp22,104 miliar, dana alokasi umum sebesar Rp777,83 miliar lebih, dana alokasi khusus sebesar Rp302,34 miliar lebih, dan dana desa sebesar Rp86,65 miliar lebih.
"Sementara itu, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,50 triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp1,40 triliun lebih atau 93,31 persen. Capaian realisasi ini secara nominal meningkat dari 2022 sebesar Rp1,38 triliun lebih. Namun secara persentase lebih rendah dari 2022 sebesar 97,37 persen dari target yang ditentukan," katanya.
Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada APBD awal 2023 ditargetkan sebesar Rp210 miliar lebih, pada perubahan APBD 2023 dilakukan penyesuaian terhadap target PAD sebesar Rp221 miliar lebih.
Untuk capaian realisasi PAD 2023 mengalami penurunan dibandingkan 2022, dimana pada 2022 sebesar 96,15 persen, sedangkan 2023 sebesar 66,99 persen.
Edi Busti menambahkan secara umum capaian kinerja utama Pemerintah Daerah pada tingkat sangat tinggi dan tinggi, tidak ada capaian yang berada pada level bawah.
Namun demikian, Ia menyadari terdapat beberapa indikator makro dan kinerja program pembangunan daerah yang pencapaiannya belum optimal.
"Hal ini antara lain disebabkan oleh pengaruh fluktuasi perekonomian global dan kemampuan penganggaran daerah. Mari kita terus meningkatkan kerjasama serta saling berkolaborasi dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam," katanya.