Solok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas seluruh Badan Permusyawaratan Nagari atau Desa (BPN) yang ada di daerah setempat.
Menurut Bupati Solok Epyardi Asda di Solok, Senin, peranan BPN kian hari makin meningkat. Untuk itu setiap anggota BPN harus mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga bisa menghindari kesalahan dalam melaksanakan tugas.
"Kita yakin anggota BPN telah mengetahui tupoksinya masing-masing, namun kegiatan ini tetap perlu dilaksanakan dalam meningkatkan pemahaman serta kualitas SDM di BPN sehingga dapat memahami tugas dan wewenangnya dalam membangun nagari," ujarnya.
Lebih lanjut Epyardi menyampaikan sebagai kepala daerah ia berkeyakinan bahwa SDM sangat penting dalam pembangunan, untuk itu bagi semua lembaga di nagari (desa) nantinya akan ada pelatihan-pelatihan serupa dengan tujuan peningkatan kualitas SDM.
"Hal itu karena saat ini kian hari APB Desa selalu meningkat, maka dari itu perlu SDM yang mumpuni untuk dapat mengelola setiap anggaran sehingga bermanfaat untuk pembangunan di Nagari ke depannya," ucap dia.
Ia juga mengatakan saat ini Pemda Kabupaten Solok tengah bercita-cita menjadikan daerah itu sebagai daerah tujuan wisata, namun hal itu dapat terwujud melalui adanya investor-investor yang berinvestasi di daerah tersebut.
Namun menurutnya isu yang seringkali ditemui di tanah Minangkabau ialah terkait sengketa lahan yang kerap terjadi sehingga membuat investor ragu untuk berinvestasi di daerah setempat.
"Untuk itu melalui pembinaan ini kita harapkan kepada seluruh BPN maupun ninik mamak dan lembaga yang ada di nagari lainnya dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di nagari termasuk kasus sengketa lahan yang sering terjadi," ujar dia.
Selain itu, ia juga berharap sebagai ujung tombak pemerintah dapat bekerja dengan niat tulus dan ikhlas untuk mengabdi demi kesejahteraan masyarakat.
Di samping itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok Romi Hendrawan menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas SDM anggota BPN dalam menjalankan tupoksi.
"Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak dua gelombang, yakni gelombang pertama pada tanggal 11 hingga 12 Februari 2024 dan gelombang kedua pada tanggal 12 hingga 13 Februari 2024," ucapnya.
Sementara mengenai materi kegiatan antara kebijakan strategis pemerintah dalam membangun nagari, tugas fungsi dan wewenang BPN, sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan nagari serta tata cara pengisian anggota BPN.
Menurut Bupati Solok Epyardi Asda di Solok, Senin, peranan BPN kian hari makin meningkat. Untuk itu setiap anggota BPN harus mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga bisa menghindari kesalahan dalam melaksanakan tugas.
"Kita yakin anggota BPN telah mengetahui tupoksinya masing-masing, namun kegiatan ini tetap perlu dilaksanakan dalam meningkatkan pemahaman serta kualitas SDM di BPN sehingga dapat memahami tugas dan wewenangnya dalam membangun nagari," ujarnya.
Lebih lanjut Epyardi menyampaikan sebagai kepala daerah ia berkeyakinan bahwa SDM sangat penting dalam pembangunan, untuk itu bagi semua lembaga di nagari (desa) nantinya akan ada pelatihan-pelatihan serupa dengan tujuan peningkatan kualitas SDM.
"Hal itu karena saat ini kian hari APB Desa selalu meningkat, maka dari itu perlu SDM yang mumpuni untuk dapat mengelola setiap anggaran sehingga bermanfaat untuk pembangunan di Nagari ke depannya," ucap dia.
Ia juga mengatakan saat ini Pemda Kabupaten Solok tengah bercita-cita menjadikan daerah itu sebagai daerah tujuan wisata, namun hal itu dapat terwujud melalui adanya investor-investor yang berinvestasi di daerah tersebut.
Namun menurutnya isu yang seringkali ditemui di tanah Minangkabau ialah terkait sengketa lahan yang kerap terjadi sehingga membuat investor ragu untuk berinvestasi di daerah setempat.
"Untuk itu melalui pembinaan ini kita harapkan kepada seluruh BPN maupun ninik mamak dan lembaga yang ada di nagari lainnya dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di nagari termasuk kasus sengketa lahan yang sering terjadi," ujar dia.
Selain itu, ia juga berharap sebagai ujung tombak pemerintah dapat bekerja dengan niat tulus dan ikhlas untuk mengabdi demi kesejahteraan masyarakat.
Di samping itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok Romi Hendrawan menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas SDM anggota BPN dalam menjalankan tupoksi.
"Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak dua gelombang, yakni gelombang pertama pada tanggal 11 hingga 12 Februari 2024 dan gelombang kedua pada tanggal 12 hingga 13 Februari 2024," ucapnya.
Sementara mengenai materi kegiatan antara kebijakan strategis pemerintah dalam membangun nagari, tugas fungsi dan wewenang BPN, sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan nagari serta tata cara pengisian anggota BPN.