Sarilamak (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyerahkan bantuan cadangan pangan kepada ribuan warga Kabupaten Limapuluh Kota yang terdampak bencana banjir dan longsor.
"Bantuan berupa beras sebanyak 47,3 ton ini berasal dari cadangan pangan Pemprov Sumbar yang bisa dikeluarkan dari gudang jika terjadi bencana," katanya di Sarilamak, Rabu.
Ia mengatakan bantuan tersebut akan dibagikan kepada 10 ribu lebih warga Limapuluh Kota yang terdampak banjir dan longsor pada 26 Desember 2023.
Menurutnya, salah satu langkah antisipasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk menghadapi situasi bencana adalah dengan menyetok cadangan pangan yang sewaktu-waktu bisa disalurkan bagi masyarakat jika ada permohonan dari daerah.
"Saat ini Pemprov Sumbar melalui Dinas Pangan memiliki sekitar 480 ton cadangan pangan," kata Gubernur Mahyeldi.
Selain untuk warga Kabupaten Limapuluh Kota, bantuan cadangan pangan juga telah disalurkan kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Dharmasraya dan Agam.
Gubenur Mahyeldi juga menambahkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru telah berulang kali terjadi, karena itu perlu menjadi bahan evaluasi.
"Pangkalan ini termasuk dataran rendah. Sementara di sini juga ada bendungan PLTA Koto Panjang yang jika debit airnya naik dan pintu airnya tidak dibuka akan membuat Pangkalan langsung terendam banjir. Sementara jika airnya dibuka, justru daerah Kampar, Provinsi Riau, yang terendam banjir," katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut menjadi dilema, karena untuk membuka pintu air, izinnya harus melalui pemerintah pusat.
Gubernur Mahyeldi mengungkapkan beberapa solusi yang perlu dibahas dan rapatkan untuk mengatasi persoalan ini dengan cara mengeruk sedimen yang ada di bendungan PLTA tersebut. Solusi lainnya juga perlu dibuat pintu air lain yang baru untuk dapat mengeluarkan air ke arah wilayah lain jika debit air meningkat.
"Solusi-solusi ini akan kami bahas nantinya pada rapat yang melibatkan kementerian, PLN, dan pemerintah daerah dua provinsi, agar masyarakat di kedua daerah Pangkalan dan Kampar tidak banjir lagi dan kebutuhan listrik untuk warga juga dapat terpenuhi dengan keberadaan PLTA ini," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pangan Sumbar Syaiful Bahri mengatakan bantuan cadangan pangan tersebut diberikan menindaklanjuti permohonan dari Bupati Limapuluh Kota pada bulan 29 Desember 2023.
"Bupati Limapuluh Kota mengajukan permohonan bantuan cadangan pangan, karena adanya bencana banjir dan longsor di beberapa nagari (desa). Permohonan ini kami tindaklanjuti sekarang dengan menyalurkannya," kata Syaiful Bahri.
Ia mengungkapkan banjir dan longsor yang terjadi pada Desember 2023 berdampak terhadap 10.512 warga di sembilan kecamatan dan 15 desa.
"Bantuan berupa beras sebanyak 47,3 ton ini berasal dari cadangan pangan Pemprov Sumbar yang bisa dikeluarkan dari gudang jika terjadi bencana," katanya di Sarilamak, Rabu.
Ia mengatakan bantuan tersebut akan dibagikan kepada 10 ribu lebih warga Limapuluh Kota yang terdampak banjir dan longsor pada 26 Desember 2023.
Menurutnya, salah satu langkah antisipasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk menghadapi situasi bencana adalah dengan menyetok cadangan pangan yang sewaktu-waktu bisa disalurkan bagi masyarakat jika ada permohonan dari daerah.
"Saat ini Pemprov Sumbar melalui Dinas Pangan memiliki sekitar 480 ton cadangan pangan," kata Gubernur Mahyeldi.
Selain untuk warga Kabupaten Limapuluh Kota, bantuan cadangan pangan juga telah disalurkan kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Dharmasraya dan Agam.
Gubenur Mahyeldi juga menambahkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru telah berulang kali terjadi, karena itu perlu menjadi bahan evaluasi.
"Pangkalan ini termasuk dataran rendah. Sementara di sini juga ada bendungan PLTA Koto Panjang yang jika debit airnya naik dan pintu airnya tidak dibuka akan membuat Pangkalan langsung terendam banjir. Sementara jika airnya dibuka, justru daerah Kampar, Provinsi Riau, yang terendam banjir," katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut menjadi dilema, karena untuk membuka pintu air, izinnya harus melalui pemerintah pusat.
Gubernur Mahyeldi mengungkapkan beberapa solusi yang perlu dibahas dan rapatkan untuk mengatasi persoalan ini dengan cara mengeruk sedimen yang ada di bendungan PLTA tersebut. Solusi lainnya juga perlu dibuat pintu air lain yang baru untuk dapat mengeluarkan air ke arah wilayah lain jika debit air meningkat.
"Solusi-solusi ini akan kami bahas nantinya pada rapat yang melibatkan kementerian, PLN, dan pemerintah daerah dua provinsi, agar masyarakat di kedua daerah Pangkalan dan Kampar tidak banjir lagi dan kebutuhan listrik untuk warga juga dapat terpenuhi dengan keberadaan PLTA ini," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pangan Sumbar Syaiful Bahri mengatakan bantuan cadangan pangan tersebut diberikan menindaklanjuti permohonan dari Bupati Limapuluh Kota pada bulan 29 Desember 2023.
"Bupati Limapuluh Kota mengajukan permohonan bantuan cadangan pangan, karena adanya bencana banjir dan longsor di beberapa nagari (desa). Permohonan ini kami tindaklanjuti sekarang dengan menyalurkannya," kata Syaiful Bahri.
Ia mengungkapkan banjir dan longsor yang terjadi pada Desember 2023 berdampak terhadap 10.512 warga di sembilan kecamatan dan 15 desa.