Wonosobo, (Antara) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah menghentikan serbuan retail ke desa-desa karena mengancam usaha perdagangan kecil masyarakat lokal. "Sudah banyak pemilik warung kelontong yang terpaksa gulung tikar. Dan, mereka itu sebagian besar orang NU," kata Ketua PBNU Profesor Mohammad Maksum Mahfudz usai penutupan Rapat Pleno PBNU 2013 di Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu. Lebih lanjut Maksum mengatakan bahwa membiarkan retail yang didukung modal kuat masuk ke desa berarti membiarkan terbunuhnya pelaku ekonomi kecil yang notabene kesulitan mendapatkan akses permodalan. "Ibarat membiarkan pelanduk bertarung melawan gajah," kata Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu. Memang, kata Maksum, harga di retail belum tentu lebih murah daripada harga di warung. Akan tetapi, kemudahan dan citra modern yang melekat pada retail terbukti lebih menarik konsumen. "Bagi konsumen memang tidak ada keuntungan yang signifikan, tetapi bagi pemilik warung keberadaan retail sangat berpengaruh signifikan terhadap usaha mereka," katanya. Oleh karena itu, lanjut Maksum, kepedulian dan keberpihakan Pemerintah kepada pelaku usaha kecil sangat dibutuhkan. Salah satu rekomendasi rapat pleno PBNU yang digelar di Kampus Universitas Sains Alquran Wonosobo adalah meminta Pemerintah segera menata ulang dan menghentikan masuknya retail asing ke desa dan segera melakukan penguatan perdagangan dan distribusi dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan. PBNU juga meminta Pemerintah segera mengambil kebijakan untuk menghentikan praktik kartel agar terjadi perdagangan yang sehat sehingga kekayaan tidak tertumpu pada sekelompok kecil. Pemerintah diharapkan segera mendorong kepemilikan faktor produksi oleh rakyat. (*/jno)