Padang (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Zulkenedi meminta Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumbar untuk menindaklanjuti arahan kepala negara saat berkunjung ke Ranah Minang.
"Kita tentu berterimakasih dengan respons positif presiden sehubungan penyampaian kebutuhan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat oleh gubernur," kata Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Rabu.
Politisi Golkar itu mengatakan Pemprov Sumbar mesti menindaklanjuti hal yang telah dibahas gubernur bersama presiden.
Sebab, berbicara pembangunan maka harus terencana, terprogram dan diusulkan serta masuk dalam dokumen-dokumen pembangunan dalam bentuk tertulis.
Ia mengatakan apa yang disampaikan Presiden saat kunjungan kerja ke Sumbar mesti disurati ke kementerian terkait, supaya kementerian menindaklanjutinya dalam bentuk program pada 2024.
"Jangan sampai tidak ditindaklanjuti, sehingga tidak masuk dalam perencanaan di pusat. Teknisnya tentu ada di dinas terkait, dinas-dinas yang ada harus memfolow up itu," ucapnya.
Anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Pasaman-Pasaman Barat ini mengatakan percepatan pembangunan di Sumbar, Pemprov setempat harus bisa menyakinkan pemerintah pusat agar DAK dan DAU bisa bertambah setiap tahunnya.
Sebab, jika hanya mengharapkan anggaran daerah saja, APBD provinsi setempat sangat terbatas. Maka dari itu, pemerintah provinsi diminta untuk bisa menyakinkan pemerintah pusat dalam menggaet dana APBN ke daerah.
"Ini yang harus dikejar oleh pemerintah provinsi melalui dinas-dinas yang ada, jangan hanya menunggu," kata dia.
"Kita tentu berterimakasih dengan respons positif presiden sehubungan penyampaian kebutuhan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat oleh gubernur," kata Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Rabu.
Politisi Golkar itu mengatakan Pemprov Sumbar mesti menindaklanjuti hal yang telah dibahas gubernur bersama presiden.
Sebab, berbicara pembangunan maka harus terencana, terprogram dan diusulkan serta masuk dalam dokumen-dokumen pembangunan dalam bentuk tertulis.
Ia mengatakan apa yang disampaikan Presiden saat kunjungan kerja ke Sumbar mesti disurati ke kementerian terkait, supaya kementerian menindaklanjutinya dalam bentuk program pada 2024.
"Jangan sampai tidak ditindaklanjuti, sehingga tidak masuk dalam perencanaan di pusat. Teknisnya tentu ada di dinas terkait, dinas-dinas yang ada harus memfolow up itu," ucapnya.
Anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Pasaman-Pasaman Barat ini mengatakan percepatan pembangunan di Sumbar, Pemprov setempat harus bisa menyakinkan pemerintah pusat agar DAK dan DAU bisa bertambah setiap tahunnya.
Sebab, jika hanya mengharapkan anggaran daerah saja, APBD provinsi setempat sangat terbatas. Maka dari itu, pemerintah provinsi diminta untuk bisa menyakinkan pemerintah pusat dalam menggaet dana APBN ke daerah.
"Ini yang harus dikejar oleh pemerintah provinsi melalui dinas-dinas yang ada, jangan hanya menunggu," kata dia.