Solok (ANTARA) - Daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terpilih sebagai kabupaten berbagi Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia (Petik Aksi) yang ke-III.
Bupati Solok Epyardi Asda di Solok, Rabu, menyatakan apresiasinya karena kabupatennya terpilih dalam Petik Aksi yang ke-III.
Ia berharap Kabupaten Solok dapat menjadi sumber inspirasi dan juga referensi pelaksanaan audit kasus stunting di kabupaten/kota lainnya.
Selain itu, menurut Epyardi, semua negara berkembang mengalami kasus stunting yang cukup tinggi. Menurut data yang dimiliki, penyebab stunting dari beberapa faktor.
"Faktor yang pertama dan utama adalah ekonomi, karena kendala ekonomi menyebabkan orang tua belum mampu memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh anak," kata dia.
Menyikapi hal tersebut langkah pertama yang diambil saat menjabat sebagai Bupati Solok ialah meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Cara yang kita lakukan dalam meningkatkan perekonomian ialah dengan melibatkan seluruh sektor yang memungkinkan untuk membantu, seperti salah satunya PT. Semen Padang dan pihak-pihak lainnya," ujar dia.
Selain itu, melalui APBD Kabupaten Solok, Pemda berprinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat yang artinya seluruh APBD akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan rakyat itu sendiri.
Dalam menyusunnya, walaupun dengan anggaran yang sedikit tetapi jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan seluruh sektor maka akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Alhamdulillah, setelah kita meningkatkan perekonomian, audit kasus stunting ikut menurun dari sebelumnya 40,1 persen menjadi 24,2 persen dan setelah kita data by name by address, sekarang hanya tinggal 17 persen saja," ucap dia.
Selain dari sektor perekonomian, Pemkab Solok juga meningkatkan infrastruktur, khususnya infrastruktur kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Sebelumnya Kabupaten Solok masih minim ketersediaan air bersih, sanitasi desa dan sanitasi masyarakat, melalui kerja sama dengan Kementerian PUPR saat ini sudah hampir terselesaikan.
"Selanjutnya yang kita lakukan ialah menggiatkan seluruh posyandu dan Dinas Kesehatan agar memberikan sosialisasi seputar kesehatan kepada masyarakat," ujar dia.
Di setiap Posyandu juga dilakukan pendataan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan diberi bantuan penunjang gizi, sehingga diketahui di mana dan siapa yang berpotensi mengalami stunting.
Kepala BKKBN melalui Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nopian Andusti mengucapkan selamat kepada dua kabupaten yang terpilih untuk menyampaikan praktik baik audit kasus stunting Petik Aksi Ke-III, yaitu Kabupaten Solok Sumatera Barat dan Kabupaten Kendal Jawa Tengah.
Petik Aksi ini merupakan penajaman berbagai praktik baik pelaksanaan audit kasus stunting kabupaten/kota terpilih sebagai wahana pembelajaran dalam penanganan kasus berisiko dan kasus balita stunting agar tidak muncul lagi risiko yang serupa.
Selain itu, menurutnya pelaksanaan audit stunting membutuhkan perhatian dan komitmen bersama untuk bersungguh-sungguh melaksanakan setiap tahapan, koordinasi dengan seluruh pihak termasuk tim pakar dan pihak swasta agar kalender audit kasus stunting tahun 2023 dapat dilaksanakan.*
Bupati Solok Epyardi Asda di Solok, Rabu, menyatakan apresiasinya karena kabupatennya terpilih dalam Petik Aksi yang ke-III.
Ia berharap Kabupaten Solok dapat menjadi sumber inspirasi dan juga referensi pelaksanaan audit kasus stunting di kabupaten/kota lainnya.
Selain itu, menurut Epyardi, semua negara berkembang mengalami kasus stunting yang cukup tinggi. Menurut data yang dimiliki, penyebab stunting dari beberapa faktor.
"Faktor yang pertama dan utama adalah ekonomi, karena kendala ekonomi menyebabkan orang tua belum mampu memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh anak," kata dia.
Menyikapi hal tersebut langkah pertama yang diambil saat menjabat sebagai Bupati Solok ialah meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Cara yang kita lakukan dalam meningkatkan perekonomian ialah dengan melibatkan seluruh sektor yang memungkinkan untuk membantu, seperti salah satunya PT. Semen Padang dan pihak-pihak lainnya," ujar dia.
Selain itu, melalui APBD Kabupaten Solok, Pemda berprinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat yang artinya seluruh APBD akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan rakyat itu sendiri.
Dalam menyusunnya, walaupun dengan anggaran yang sedikit tetapi jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan seluruh sektor maka akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Alhamdulillah, setelah kita meningkatkan perekonomian, audit kasus stunting ikut menurun dari sebelumnya 40,1 persen menjadi 24,2 persen dan setelah kita data by name by address, sekarang hanya tinggal 17 persen saja," ucap dia.
Selain dari sektor perekonomian, Pemkab Solok juga meningkatkan infrastruktur, khususnya infrastruktur kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Sebelumnya Kabupaten Solok masih minim ketersediaan air bersih, sanitasi desa dan sanitasi masyarakat, melalui kerja sama dengan Kementerian PUPR saat ini sudah hampir terselesaikan.
"Selanjutnya yang kita lakukan ialah menggiatkan seluruh posyandu dan Dinas Kesehatan agar memberikan sosialisasi seputar kesehatan kepada masyarakat," ujar dia.
Di setiap Posyandu juga dilakukan pendataan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan diberi bantuan penunjang gizi, sehingga diketahui di mana dan siapa yang berpotensi mengalami stunting.
Kepala BKKBN melalui Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nopian Andusti mengucapkan selamat kepada dua kabupaten yang terpilih untuk menyampaikan praktik baik audit kasus stunting Petik Aksi Ke-III, yaitu Kabupaten Solok Sumatera Barat dan Kabupaten Kendal Jawa Tengah.
Petik Aksi ini merupakan penajaman berbagai praktik baik pelaksanaan audit kasus stunting kabupaten/kota terpilih sebagai wahana pembelajaran dalam penanganan kasus berisiko dan kasus balita stunting agar tidak muncul lagi risiko yang serupa.
Selain itu, menurutnya pelaksanaan audit stunting membutuhkan perhatian dan komitmen bersama untuk bersungguh-sungguh melaksanakan setiap tahapan, koordinasi dengan seluruh pihak termasuk tim pakar dan pihak swasta agar kalender audit kasus stunting tahun 2023 dapat dilaksanakan.*