DAP Sumbar: Perpustakaan sudah bertransformasi jadi tempat literasi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DAP) Provinsi Sumatera Barat menyatakan perpustakaan saat ini tidak lagi hanya sebagai tempat untuk membaca buku tetapi sudah bertransformasi sebagai tempat literasi dengan kegiatan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Perpustakaan sekarang sudah menjadi tempat kegiatan literasi. Banyak kegiatan yang bisa dibuat seperti kelas Bahasa Jepang hingga kelas merajut yang dapat menjadi daya tarik orang untuk datang ke Perpustakaan," kata Kabid Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan DAP Provinsi Sumatera Barat, Taufik Ramadhan dalam pernyataan di Padang, Selasa.

Pada Senin (18/9), ia berkunjung ke Pariaman untuk kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Padang Pariaman.

Menurutnya transformasi perpustakaan dengan melaksanakan kegiatan literasi itu bisa memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga manfaat perpustakaan juga semakin dirasakan.

Ia mengatakan DAP Sumbar telah memulai kegiatan literasi itu di Perpustakaan Daerah. Berbagai kegiatan dilaksanakan sehingga masyarakat kembali tertarik untuk datang ke pustaka.

Saat ini, katanya, sudah ada 11 kota dan kabupaten serta 67 nagari/kelurahan yang telah menjadi mitra program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), kemudian tiga kota/kabupaten dan 15 nagari/kelurahan menjadi mitra Perpustakaan Seru (PerpuSeru).

Ia mengatakan program itu menjadi salah satu strategi untuk pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan perpustakaan untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

"Program literasi memiliki kaitan erat dengan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat literasi masyarakat, maka tingkat kemiskinan bisa lebih ditekan," katanya.

Ia menyebut sejak 2022 sudah ribuan masyarakat yang menikmati program TPBIS dan PerpuSeru dengan berbagai kegiatan literasi ini.

Diharapkan ke depan program itu akan terus dikembangkan dengan dukungan kebijakan serta anggaran dari kepala daerah serta pemangku kepentingan lainnya, demikian Taufik Ramadhan.