Bukittinggi (ANTARA) - Perusahaan Umum (Perum) Bulog Cabang Bukittinggi, Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pusat perbelanjaan pasar rakyat di Pasar Bawah.

"Kami mengecek ketersediaan pasokan dan stabilisasi bahan pangan untuk harga beras, Sidak SPHP khusus untuk harga pangan komoditi beras, dalam rangka pemantauan ketersediaan beras di pasaran," kata Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Bukittinggi, Muhammad Fakri Firdaus, Selasa.

Operasi ini didampingi Asisten II Pemkot Bukittinggi, Rismal Hadi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, Hendri, Kasat Intelkam Polresta Bukittinggi AKP Fetrizal dan juga diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bukittinggi, Dandim 0304/Agam serta Kejaksaan Bukittinggi.

Muhammad Fakri mengatakan Sidak SPHP juga dilakukan terkait adanya isu kenaikan harga beras secara nasional.

"Menyikapi kenaikan harga beras tentu masyarakat bertanya apa yang dilakukan oleh pemerintah, saat ini kita akan memastikan ketersediaan beras melalui SPHP di pasar apakah tersedia, kemudian berapa mereka jual, karena ketentuannya adalah sesuai dengan ketentuan cadangan proses pemerintah yang digunakan yaitu Rp 9.950 per kilogram," katanya.

Ia mengungkap, Bulog Cabang Bukittinggi membawahi tujuh kota dan kabupaten di Sumbar yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Padang panjang, Pasaman dan Pasaman Barat serta Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh.

"Ketersediaan beras secara nasional kita menyiapkan 1,6 juta ton untuk Kanwil sendiri itu cukup untuk sampai tiga bulan ke depan bisa terpenuhi dan ini juga strategi pemerintah untuk bisa menekan kenaikan harga beras yang saat ini terjadi," katanya.

Sementara itu Asisten II Pemkot Bukittinggi, Rismal Hadi mengatakan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan beras, pemerintah melalui Bulog mengeluarkan beras medium.

"Beras medium tapi kualitasnya sebetulnya sudah berkualitas premium, harganya Rp 11.500, dengan harga demikian pemerintah mensubsidi, senilai 1.550 per kilogram sehingga harga menjadi Rp 9.950 per kilogram," kata Rismal Hadi.

Ia mengatakan tujuan pemerintah adalah ingin memastikan masyarakat mendapatkan beras yang layak untuk dikonsumsi dan juga mendapatkan harga yang layak.

"Kita ingin melihat langsung ke pasar disebabkan karena, pertama, kita ingin memastikan barang itu ada, tidak hilang dipasaran, kita ingin memastikan itu, kemudian kita memastikan harganya memang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak, namun setelah kita cek lapangan memang tidak ada populasi harga," katanya.*