Padang Aro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat akan melakukan evaluasi realisasi pendapat daerah guna memaksimalkan target yang sudah ditetapkan untuk tahun ini.
"Hingga Juni 2023 seharusnya capaiannya sudah 40 persen oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi apakah sudah tercapai atau belum agar belanja di akhir tahun seimbang," kata Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, di Padang Aro, Senin.
Dia meminta seluruh OPD yang berkaitan dengan pendapatan daerah memaksimalkan potensi yang ada sebab dengan beratnya APBN tahun ini maka akan berimbas pada pemasukan APBD.
Ujung-ujungnya kata dia, akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah oleh sebab itu potensi pendapat daerah harus dioptimalkan.
Menurut dia, krisis APBN yang dampaknya akan menurun pada APBD provinsi dan kabupaten/kota sehingga beberapa program yang akan dilaksanakan akan terdampak.
Oleh sebab itu katanya, kerjasama OPD dalam memaksimalkan potensi pendapatan akan sangat mempengaruhi pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2023 sebanyak Rp75 miliar atau naik dibanding 2022 yang hanya Rp73 miliar.
Guna mencapai target yang ditetapkan Pemkab Solok Selatan melakukan pemutakhiran data ke beberapa Kecamatan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta keuntungan yang diperoleh dari lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dengan daerah.
Dengan adanya pemutakhiran data maka PBB-P2 menjadi jelas dan bisa diukur potensinya setiap tahun.
Untuk penerimaan PBB-P2 pada 2022 sekitar Rp1,3 miliar dan terjadi peningkatan penerimaan 67 persen dari segi PBB dibanding tahun sebelumnya.
Untuk capaian PAD Solok Selatan pada 2022 lebih dari 110 persen dari target Rp73 miliar dan data terakhir perolehannya sekitar Rp89 miliar.
"Hingga Juni 2023 seharusnya capaiannya sudah 40 persen oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi apakah sudah tercapai atau belum agar belanja di akhir tahun seimbang," kata Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, di Padang Aro, Senin.
Dia meminta seluruh OPD yang berkaitan dengan pendapatan daerah memaksimalkan potensi yang ada sebab dengan beratnya APBN tahun ini maka akan berimbas pada pemasukan APBD.
Ujung-ujungnya kata dia, akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah oleh sebab itu potensi pendapat daerah harus dioptimalkan.
Menurut dia, krisis APBN yang dampaknya akan menurun pada APBD provinsi dan kabupaten/kota sehingga beberapa program yang akan dilaksanakan akan terdampak.
Oleh sebab itu katanya, kerjasama OPD dalam memaksimalkan potensi pendapatan akan sangat mempengaruhi pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2023 sebanyak Rp75 miliar atau naik dibanding 2022 yang hanya Rp73 miliar.
Guna mencapai target yang ditetapkan Pemkab Solok Selatan melakukan pemutakhiran data ke beberapa Kecamatan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta keuntungan yang diperoleh dari lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dengan daerah.
Dengan adanya pemutakhiran data maka PBB-P2 menjadi jelas dan bisa diukur potensinya setiap tahun.
Untuk penerimaan PBB-P2 pada 2022 sekitar Rp1,3 miliar dan terjadi peningkatan penerimaan 67 persen dari segi PBB dibanding tahun sebelumnya.
Untuk capaian PAD Solok Selatan pada 2022 lebih dari 110 persen dari target Rp73 miliar dan data terakhir perolehannya sekitar Rp89 miliar.