Padang Aro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 menaruh perhatian sejumlah poin pencapaian kinerja, diantaranya kualitas infrastruktur dan program unggulan yang menyasar langsung ke masyarakat.
"Meskipun di sisi capaian kinerja makro daerah terus berkinerja positif, namun secara mikro kita masih dihadapkan pada permasalahan kesejahteraan, terutama terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, hilirisasi produk daerah, keterbatasan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur," kata Bupati Solok Selatan, Khairunas di Padang Aro, Kamis.
Hal ini ia disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro, Kamis.
Ia menegaskan bahwa pemerintah setempat telah berkomitmen untuk dapat melanjutkan dan meningkatkan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Program tersebut terbagi dalam tiga bidang yaitu sumber daya manusia, ekonomi dan sumber daya alam, serta bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Dari segi pendanaan, ia menyampaikan agar perangkat daerah tetap fokus terhadap pencapaian target kinerja daerah serta tidak hanya bergantung kepada pendanaan APBD yang celah fiskalnya semakin sempit.
Karena, kondisi APBD Solok Selatan saat ini meski jumlahnya terus meningkat, namun mengalami penurunan di sisi belanja pembangunan karena sebagian besar sumber pendanaan pembangunan daerah masih berasal dari pendapatan transfer baik berasal dari pemerintah pusat dan provinsi yang penggunaannya semakin diatur dan terikat.
Terlebih pada 2024 terdapat beberapa agenda nasional yang harus dilaksanakan dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten yang akan lebih mempersempit celah fiskal dalam melakukan pembangunan.
"Selalu berinovasi serta harus mampu memanfaatkan pendanaan lainnya yang bersumber dari APBD provinsi, APBN maupun kerja sama dengan dunia usaha,"katanya.
Sementara Ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolannda menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah di Solok Selatan adalah memperkuat dan memperbanyak infrastruktur dalam rangka meningkatkan akses ekonomi.
Meski demikian, DPRD tetap mendorong OPD untuk melanjutkan program unggulan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dia menjelaskan, dalam Musrenbang tingkat kabupaten ini akan dibahas mengenai masukan-masukan dari hasil Musrenbang tingkat nagari dan kecamatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian juga akan diperkuat dengan pokok pikiran dari DPRD.
Sehingga diharapkan dengan pembahasan ini akan semakin memperkuat pembangunan daerah yang terencana.
Zigo Rolanda juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Solok Selatan yang telah mampu melakukan lompatan-lompatan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan.
‘’Dalam penetapan APBD 2023, Solok Selatan tidak hanya tercepat, tapi juga kualitas perencanaannya masuk enam terbaik di Sumatera Barat," ujarnya.
Musrenbang ini mengangkat tema optimalisasi dukungan infrastruktur dan ketahanan ekonomi dalam peningkatan produktivitas.
Dalam Musrenbang diharapkan disepakati mengenai permasalahan, sasaran dan prioritas pembangunan di tahun depan.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh OPD dan delegasi dari kecamatan dan stakeholder pemerintah kabupaten. Selain itu juga turut dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera.
"Meskipun di sisi capaian kinerja makro daerah terus berkinerja positif, namun secara mikro kita masih dihadapkan pada permasalahan kesejahteraan, terutama terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, hilirisasi produk daerah, keterbatasan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur," kata Bupati Solok Selatan, Khairunas di Padang Aro, Kamis.
Hal ini ia disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro, Kamis.
Ia menegaskan bahwa pemerintah setempat telah berkomitmen untuk dapat melanjutkan dan meningkatkan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Program tersebut terbagi dalam tiga bidang yaitu sumber daya manusia, ekonomi dan sumber daya alam, serta bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Dari segi pendanaan, ia menyampaikan agar perangkat daerah tetap fokus terhadap pencapaian target kinerja daerah serta tidak hanya bergantung kepada pendanaan APBD yang celah fiskalnya semakin sempit.
Karena, kondisi APBD Solok Selatan saat ini meski jumlahnya terus meningkat, namun mengalami penurunan di sisi belanja pembangunan karena sebagian besar sumber pendanaan pembangunan daerah masih berasal dari pendapatan transfer baik berasal dari pemerintah pusat dan provinsi yang penggunaannya semakin diatur dan terikat.
Terlebih pada 2024 terdapat beberapa agenda nasional yang harus dilaksanakan dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten yang akan lebih mempersempit celah fiskal dalam melakukan pembangunan.
"Selalu berinovasi serta harus mampu memanfaatkan pendanaan lainnya yang bersumber dari APBD provinsi, APBN maupun kerja sama dengan dunia usaha,"katanya.
Sementara Ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolannda menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah di Solok Selatan adalah memperkuat dan memperbanyak infrastruktur dalam rangka meningkatkan akses ekonomi.
Meski demikian, DPRD tetap mendorong OPD untuk melanjutkan program unggulan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Dia menjelaskan, dalam Musrenbang tingkat kabupaten ini akan dibahas mengenai masukan-masukan dari hasil Musrenbang tingkat nagari dan kecamatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian juga akan diperkuat dengan pokok pikiran dari DPRD.
Sehingga diharapkan dengan pembahasan ini akan semakin memperkuat pembangunan daerah yang terencana.
Zigo Rolanda juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Solok Selatan yang telah mampu melakukan lompatan-lompatan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan.
‘’Dalam penetapan APBD 2023, Solok Selatan tidak hanya tercepat, tapi juga kualitas perencanaannya masuk enam terbaik di Sumatera Barat," ujarnya.
Musrenbang ini mengangkat tema optimalisasi dukungan infrastruktur dan ketahanan ekonomi dalam peningkatan produktivitas.
Dalam Musrenbang diharapkan disepakati mengenai permasalahan, sasaran dan prioritas pembangunan di tahun depan.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh OPD dan delegasi dari kecamatan dan stakeholder pemerintah kabupaten. Selain itu juga turut dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera.