Pariaman (ANTARA) -
Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat telah menyusun manajemen pengelolaan Pasar Rakyat Pariaman yang diharapkan dapat lebih mengangkat perekonomian pedagang di fasilitas perekonomian tersebut.
"Manajemennya masih UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) namun nanti kami pelajari agar bisa menjadi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar di Pariaman, Rabu.
Ia mengatakan penyerahan aset Pasar Rakyat Pariaman diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah setempat pada pekan lalu yang saat ini dalam proses administrasi.
Ia menyampaikan dengan adanya perpindahan aset tersebut maka dapat memperkuat Pasar Rakyat Pariaman sebagai tulang punggung perekonomian untuk masyarakat daerah itu dan sekitarnya.
Genius berharap manajemen yang telah dibentuk dapat membuat pasar yang diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2021 tersebut lebih progresif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Jadi tidak saja Kota Pariaman namun juga Kabupaten Padang Pariaman," katanya.
Sementara itu, Regional CEO Bank Mandiri Region II Sumatera II Ade Hasballah Abdullah mengatakan pihaknya membantu digitalisasi Pasar Rakyat Pariaman salah satunya penggunaan barcode.
"Cita-cita dari pemimpin daerah untuk memajukan daerah dan ini kami sambut baik, Bank Mandiri siap menjadi bagian," kata dia.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menerima aset berupa bangunan Pasar Rakyat Pariaman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) pada Kamis (8/12) guna mengoptimalkan fungsinya sebagai peningkatan ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.
“Kami sebagai Pemkot Pariaman dan atas nama masyarakat Pariaman mengucapkan terimakasih kepada KemenPUPR karena telah banyak memberikan bantuan yang diberikan selama ini," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan bangunan pasar tersebut sebelumnya telah berusia 50 tahun dan kondisinya diperparah oleh gempa yang terjadi pada 2009.
Akibatnya, lanjutnya bangunan pasar tersebut banyak yang retak sehingga tidak layak digunakan karena dapat membahayakan pedagang dan pembeli yang berbeda di bangunan tersebut.