Payakumbuh  (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat mendeklarasikan Kelurahan Nunang Daya Bangun, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh menjadi salah satu Kampung Pengawas Pemilu yang ada di provinsi tersebut.

Anggota Bawaslu Sumbar M. Khadafi di Payakumbuh, Rabu, mengatakan selain di Payakumbuh terdapat 10 Kampung Pengawas Pemilu yang akan dibentuk di provinsi Sumatera Barat.

"Sebelumnya kita di Bawaslu Sumbar telah mendeklarasikan Kampung Pengawas Pemilu di empat daerah lain di Sumbar," katanya.

Kelurahan Nunang Daya Bangun telah dideklarasikan menjadi Kampung Pengawas Pemilu pada Selasa (13/12) sore yang langsung dihadiri Pj Wali kota Payakumbuh Rida Ananda.

Khadafi mengatakan salah satu alasan dipilihnya kelurahan di Payakumbuh menjadi Kampung Pengawas Pemilu karena selama ini tingkat kesadaran publik akan pengawasan dan pencegahan terhadap proses pemilu selalu meningkat di setiap pelaksanaan pemilu.

"Bahkan dari setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan, jumlah pelanggaran dapat kita tekan dengan pola-pola pencegahan yang kita lakukan dengan melibatkan seluruh pihak," ujarnya.

Hal tersebut, kata dia tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan penuh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Bawaslu untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu.

"Bahkan saat pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual partai politik kemarin, Pemkot Payakumbuh melalui petugas kelurahan mendampingi langsung tim sehingga mempercepat pelaksanaannya," kata dia.

Sementara terkait dipilihnya Kelurahan Nunang Daya Bangun menjadi proyek percontohan karena berada di jantung Kota Payakumbuh dan juga menggambarkan tingkat kemajemukan di daerah tersebut.

"InsyaAllah dari jantung kota ini nanti kita sebarkan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh," ujarnya.

Ketua Bawaslu Payakumbuh Suci Wildanis mengatakan Kampung Pengawasan Pemilu ini merupakan proyek percontohan dalam menciptakan Pemilu berintegrasi secara proses dan hasil.

"Mari bersama kita ciptakan Pemilu yang berintegritas secara proses dan hasil, jangan cederai proses panjang demokrasi dengan adanya politik uang," katanya.