Pariaman (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pariaman, Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di daerah itu untuk memaksimalkan sosialisasi dan pengawasan partisipatif terhadap proses dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024.
"Tahapan Pemilu sudah dimulai yang saat ini sedang dilaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (Parpol) yang dilaksanakan di KPU RI," kata Ketua Bawaslu Pariaman Riswan di Pariaman, Rabu.
Hal tersebut ia sampaikan saat sambutan pada Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan sejumlah tokoh masyarakat, ormas, organisasi kepemudaan, pelajar dan pemangku kepentingan di Kota Pariaman.
Ia mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap pelaksanaan Pemilu serentak baik pemilihan presiden, DPR RI, DPRD provinsi dan kota maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi dan kabupaten dan kota dilaksanakan bersamaan.
Padahal, lanjutnya pelaksanaannya berbeda-beda yaitu untuk pemilihan presiden, DPR RI, DPRD provinsi dan kota dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 dilaksanakan Pilkada serentak.
Ia menyampaikan dalam pelaksanaan Pemilu serentak tersebut diperlukan peran semua pihak untuk ikut menyosialisasikan dan mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Apalagi, kata dia saat ini meskipun partisipasi masyarakat sebagai pemilih datang ke tempat pemungutan suara relatif tinggi namun partisipasi dalam hal pengawasan tahapan Pemilu masih rendah.
"Padahal tahapan itu berurusan dengan masyarakat," katanya.
Anggota Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan kerjasama dengan sejumlah pihak diperlukan agar pengawasan agar pesta demokrasi yang dilaksanakan dapat berjalan jujur dan adil, sesuai dengan peraturan, dan memiliki integritas.
"Untuk mewujudkan itu menciptakan tahapan yang berintegritas dengan cara memaksimalkan pengawasan partisipatif," tambahnya.
Adapun ormas dan pemangku kepentingan yang ikut menandatangani kerjasama dengan Bawaslu Pariaman yaitu di antaranya Kementerian Agama (Kemenag) Pariaman, Muhammadiyah, NU, LKAAM, PGRI, KNPI, PP, Karang Taruna, PWI, BEM, Osis, Forum Bajapuik dari alumni Alumni Sekolah Kader Partisipatif di Kota Pariaman.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Pariaman Rinalfi mengapresiasi kegiatan kerjasama tersebut namun ia meminta adanya sosialisasi dari Bawaslu terkait proses Pemilu kepada jajarannya.
Jajaran Kemenag tersebut terdiri dari penyuluh agama, kepala sekolah dan guru serta pondok pesantren yang jumlahnya relatif banyak di Kota Pariaman.
"Namun untuk tahap awal kami akan memberikan informasi awal kepada mereka," tambahnya.
"Tahapan Pemilu sudah dimulai yang saat ini sedang dilaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (Parpol) yang dilaksanakan di KPU RI," kata Ketua Bawaslu Pariaman Riswan di Pariaman, Rabu.
Hal tersebut ia sampaikan saat sambutan pada Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan sejumlah tokoh masyarakat, ormas, organisasi kepemudaan, pelajar dan pemangku kepentingan di Kota Pariaman.
Ia mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap pelaksanaan Pemilu serentak baik pemilihan presiden, DPR RI, DPRD provinsi dan kota maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi dan kabupaten dan kota dilaksanakan bersamaan.
Padahal, lanjutnya pelaksanaannya berbeda-beda yaitu untuk pemilihan presiden, DPR RI, DPRD provinsi dan kota dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 dilaksanakan Pilkada serentak.
Ia menyampaikan dalam pelaksanaan Pemilu serentak tersebut diperlukan peran semua pihak untuk ikut menyosialisasikan dan mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Apalagi, kata dia saat ini meskipun partisipasi masyarakat sebagai pemilih datang ke tempat pemungutan suara relatif tinggi namun partisipasi dalam hal pengawasan tahapan Pemilu masih rendah.
"Padahal tahapan itu berurusan dengan masyarakat," katanya.
Anggota Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan kerjasama dengan sejumlah pihak diperlukan agar pengawasan agar pesta demokrasi yang dilaksanakan dapat berjalan jujur dan adil, sesuai dengan peraturan, dan memiliki integritas.
"Untuk mewujudkan itu menciptakan tahapan yang berintegritas dengan cara memaksimalkan pengawasan partisipatif," tambahnya.
Adapun ormas dan pemangku kepentingan yang ikut menandatangani kerjasama dengan Bawaslu Pariaman yaitu di antaranya Kementerian Agama (Kemenag) Pariaman, Muhammadiyah, NU, LKAAM, PGRI, KNPI, PP, Karang Taruna, PWI, BEM, Osis, Forum Bajapuik dari alumni Alumni Sekolah Kader Partisipatif di Kota Pariaman.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Pariaman Rinalfi mengapresiasi kegiatan kerjasama tersebut namun ia meminta adanya sosialisasi dari Bawaslu terkait proses Pemilu kepada jajarannya.
Jajaran Kemenag tersebut terdiri dari penyuluh agama, kepala sekolah dan guru serta pondok pesantren yang jumlahnya relatif banyak di Kota Pariaman.
"Namun untuk tahap awal kami akan memberikan informasi awal kepada mereka," tambahnya.