Arosuka (ANTARA) -
Bupati Solok Epyardi Asda sangat menyayangkan terhadap kondisi pendidikan di daerah Kabupaten Solok, Sumbar salah satunya di daerah pelosok seakan sangat terabaikan.
Epyrdi di Solok juga mengaku kecewa terhadap melihat sektor pendidikan di daerah pelosok seakan sangat terabaikan seperti di daerah Tigo Lurah atau daerah lainnya yang berbanding terbalik dengan kota-kota besar di Indonesia.
“Saya sedih sekali, seolah-olah tidak ada kepedulian dari pemerintah pusat,” kata dia.
Menurutnya kondisi pendidikan seperti di Kabupaten Solok sangat memprihatinkan. Terutama soal kurangnya jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Bahkan kebanyakan sekolah SD hingga SMP di pinggiran daerah diajar oleh guru honorer dengan gaji yang tak seberapa.
Selain itu, bupati Solok juga menerima keluhan sejumlah kepala sekolah yang menjelaskan kondisi sekolah mereka. Bahkan mayoritas persoalan yang dihadapi, yakni soal kurangnya jumlah guru PNS.
"Bahkan berdasarkan keluhan yang saya terima, bahkan ada kepala sekolah negeri yang mengeluhkan dengan murid ratusan orang hanya punya dua guru PNS saja," kata dia.
Untuk itu, ia menegaskan sepanjang kebutuhan pembangunan sekolah dan fasilitas penunjang pendidikan bisa diakomodir pemerintah daerah, maka tak perlu campur tangan pemerintah pusat. Namun ia mengatakan bahwa persoalan guru adalah kewenangan kementerian.
Lebih lanjut ia menjelaskan secera persentase jumlah guru yang layak di Kabupaten Solok paling banyak hanya 20 persen.
Selebihnya dilakukan secara swadaya oleh sekolah dengan menerima guru honorer. Sementara, honornya tak sebanding dengan yang mereka kerjakan.
“Ini kondisi yang sesungguhnya di Kabupaten Solok. Kalau tidak percaya, turun langsung ke daerah. Lihat mereka yang harus bartaruh nyawa demi mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan sementara guru sangat kurang,” ucapnya.
Bupati Solok Epyardi Asda sangat menyayangkan terhadap kondisi pendidikan di daerah Kabupaten Solok, Sumbar salah satunya di daerah pelosok seakan sangat terabaikan.
Epyrdi di Solok juga mengaku kecewa terhadap melihat sektor pendidikan di daerah pelosok seakan sangat terabaikan seperti di daerah Tigo Lurah atau daerah lainnya yang berbanding terbalik dengan kota-kota besar di Indonesia.
“Saya sedih sekali, seolah-olah tidak ada kepedulian dari pemerintah pusat,” kata dia.
Menurutnya kondisi pendidikan seperti di Kabupaten Solok sangat memprihatinkan. Terutama soal kurangnya jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Bahkan kebanyakan sekolah SD hingga SMP di pinggiran daerah diajar oleh guru honorer dengan gaji yang tak seberapa.
Selain itu, bupati Solok juga menerima keluhan sejumlah kepala sekolah yang menjelaskan kondisi sekolah mereka. Bahkan mayoritas persoalan yang dihadapi, yakni soal kurangnya jumlah guru PNS.
"Bahkan berdasarkan keluhan yang saya terima, bahkan ada kepala sekolah negeri yang mengeluhkan dengan murid ratusan orang hanya punya dua guru PNS saja," kata dia.
Untuk itu, ia menegaskan sepanjang kebutuhan pembangunan sekolah dan fasilitas penunjang pendidikan bisa diakomodir pemerintah daerah, maka tak perlu campur tangan pemerintah pusat. Namun ia mengatakan bahwa persoalan guru adalah kewenangan kementerian.
Lebih lanjut ia menjelaskan secera persentase jumlah guru yang layak di Kabupaten Solok paling banyak hanya 20 persen.
Selebihnya dilakukan secara swadaya oleh sekolah dengan menerima guru honorer. Sementara, honornya tak sebanding dengan yang mereka kerjakan.
“Ini kondisi yang sesungguhnya di Kabupaten Solok. Kalau tidak percaya, turun langsung ke daerah. Lihat mereka yang harus bartaruh nyawa demi mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan sementara guru sangat kurang,” ucapnya.