Tanjung Balai Karimun (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mendorong pengentasan kemiskinan di Karimun melalui kontribusi Perusahaan BUMN dalam berbagai aspek. Kontribusi tersebut tercatat dalam bentuk dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperuntukkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Salah satu program pro rakyat yang terus didorong oleh Erick Thohir yaitu program Mekaar yang merupakan pemberdayaan perempuan melalui permodalan tanpa anggunan yang ditawarkan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM).
Hal yang sama disampaikan oleh Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga pada saat pembagian bantuan sosial kepada 300 keluarga pra sejahtera di Kabupaten Karimun. Arya menyebutkan hingga saat ini jumlah nasabah di wilayah Karimun masih sangat sedikit.
“Jumlah pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karimun masih sangat kecil angkanya. 1.833 nasabah itu pun di pulau Kundur bukan di Karimun. Jumlah ini tentunya akan terus kita tingkatkan sejalan dengan program Mekaar yang terus berkembang” jelas Arya.
Lebih lanjut Arya menyebutkan sebagai perusahaan milik negara, BUMN menjadi sepertiga dari kekuatan makro ekonomi Indonesia, perlu mengambil langkah intervensi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Salah satu program pro rakyat yang terus didorong oleh Erick Thohir yaitu program Mekaar yang merupakan pemberdayaan perempuan melalui permodalan tanpa anggunan yang ditawarkan oleh Permodalan Nasional Madani (PNM).
Hal yang sama disampaikan oleh Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga pada saat pembagian bantuan sosial kepada 300 keluarga pra sejahtera di Kabupaten Karimun. Arya menyebutkan hingga saat ini jumlah nasabah di wilayah Karimun masih sangat sedikit.
“Jumlah pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karimun masih sangat kecil angkanya. 1.833 nasabah itu pun di pulau Kundur bukan di Karimun. Jumlah ini tentunya akan terus kita tingkatkan sejalan dengan program Mekaar yang terus berkembang” jelas Arya.
Lebih lanjut Arya menyebutkan sebagai perusahaan milik negara, BUMN menjadi sepertiga dari kekuatan makro ekonomi Indonesia, perlu mengambil langkah intervensi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.