Bukittinggi (ANTARA) - Sebanyak 12 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Pakan Kurai dan Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, resmi diserahterimakan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada Pemerintah Kota Bukittinggi, Selasa.


Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar menerima secara simbolis penyerahan rumah yang telah dibedah didampingi oleh Ketua TP PKK Kota Bukittinggi Ny. Fiona Erman Safar dari Direktur PT Sarana Multigriya Finansial didampingi perwakilan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Balai Pemukiman Sumatera Barat.


Wali Kota kemudian langsung menyerahterimakan rumah tersebut kepada pemilik masing-masing. 


"Program perbaikan RTLH ini merupakan bantuan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebuah BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur dengan nilai total Rp1 milyar rupiah," kata Erman di Bukittinggi, Selasa.


Ia menyebut, jangka pembangunannya memakan waktu sekitar 1 tahun 7 bulan dengan sebelumnya peletakan batu pertama telah dilakukan Maret 2020.


"Program CSR senilai total Rp1 milyar tersebut diberikan dalam bentuk program bedah rumah kepada 12 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan rincian, sebanyak 6 KPM di Kelurahan Pakan Kurai serta 6 KPM di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah," kata dia.


Setiap KPM menerima besaran biaya bedah rumah yang berbeda-beda, mulai dari Rp66 juta-an hingga Rp133 juta-an sesuai kondisi perbaikan yang dibutuhkan. 


Erman Safar juga menyampaikan apresiasi kepada PT Sarana Multigriya Finansial, BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan RI, yang telah menyalurkan dana CSR-nya untuk program bedah rumah di Kota Bukittinggi. 


“Rasa kesatuan Indonesia-lah yang mengalirkan CSR dari PT Sarana Multigriya Finansial dalam bentuk program bantuan bedah rumah ke Bukittinggi, program ini memang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat,” sebut Wako.


Sementara Direktur PT Sarana Multigriya Finansial, Ananta Wiyogo mengatakan harapannya agar  sinergi dan kolaborasi antara ketiga pihak dapat mewujudkan pembangunan kota yang berkesinambungan serta terciptanya pemukiman yang inklusif. 


“Semoga sinergi dan kolaborasi ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat, terkhusus, memberikan kenyamanan yang layak dengan program yang berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 11, yaitu “Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan,” ujar Ananta.